<p>DPRD Sumbar<p>

DPRD Sumbar

Bagian Media Cetak dan Medsos Setjend DPR RI Kunjungi DPRD Sumbar, Ini yang Dibahas

Jumat, 08-10-2021 | 20:40 WIB | Nasional
<p>Bagian Media Cetak dan Medsos Setjend DPR RI Kunjungi DPRD Sumbar, Ini yang Dibahas<p> PADANG (8/10/2021) - Kepala Bagian Media Cetak dan Medsos Setjen DPR RI, M Irfan menyebutkan, kunjungan kerja ke DPRD Sumatera Barat, merupakan upaya meningkatkan profesionalisme dalam peningkatan pelayanan pemberitaan serta pelayanan media. "Dalam kesempatan kunjungan ini, kami melakukan dialog interaktif sehingga semua masukan bisa kita jadikan acuan dalam melakukan pelayanan terhadap pemberitaan serta pelayanan media massa. Sehingga, profesionalisme dapat lebih ditingkatkan," ulas Irfan...

Pimpinan DPRD Mentawai Kunker ke DPRD Sumbar

Selasa, 21-09-2021 | 19:44 WIB | Kab. Mentawai
<p>Pimpinan DPRD Mentawai Kunker ke DPRD Sumbar<p> PADANG (21/9/2021) - Ketua DPRD Mentawai, Yosep didampingi empat orang anggota, Nelson Sakarebau, Ibrani Sababalat, Julius Tairarak, Rasyidin Syaiful dan sekretaris DPRD Mentawai, lakukan kunjungan kerja ke DPRD Sumatera Barat, Selasa siang. "Tujuan kunjungan kerja ini berkaitan dengan fungsi alat kelengkapan dewan dan tata cara administrasi yang harus dilakukan, sesuai aturan perundang-undangan. Sehingga, tidak terjadi kesalahan dalam melakukan kegiatan," ungkap Yosep pada wartawan. ...

Ikut Tandatangan, Ini Pendapat Ketua Fraksi PDIP tentang Hak Angket ke Gubernur Sumatera Barat

Selasa, 14-09-2021 | 17:54 WIB | Provinsi Sumatera Barat
<p>Ikut Tandatangan, Ini Pendapat Ketua Fraksi PDIP tentang Hak Angket ke Gubernur Sumatera Barat<p> PADANG (14/9/2021) - Anggota DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman memastikan, proses Hak Angket yang diusulkannya bersama 16 anggota dewan lainnya, tak bermaksud untuk mengintervensi proses penyelidikan yang tengah berjalan di Polresta Padang. Albert yang juga Ketua Fraksi PDIP-PKB DPRD Sumbar menyebut, pengusulan hak angket ini juga tidak bicara soal pemaksulan (impeachment) kepala daerah. "Terlalu jauh jika bicara pemaksulan. Kami di DPRD menilai gubernur sebagai kepala daerah, tak kunjung...

Nurnas Merasa Geli Usai Menyigi Dokumen RPJMD Sumbar Madani, Unggul dan Berkelanjutan

Senin, 19-07-2021 | 18:03 WIB | Provinsi Sumatera Barat
<p>Nurnas Merasa Geli Usai Menyigi Dokumen RPJMD Sumbar Madani, Unggul dan Berkelanjutan<p> PADANG (19/7/2021) - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Partai Demokrat DPRD Sumbar, H Muhammad Nurnas merasa geli sendiri, usai menyigi dokumen RPJMD Sumatera Barat yang telah diseminarkan DPRD Sumbar di ruang rapat utama, Selasa (13/7/2021). Seminar ini dihadiri para kepala daerah se-Sumatera Barat. "Saya kenal dengan sebagian besar orang-orang hebat yang jadi tim perumus RPJMD Sumbar Madani, Unggul dan Berkelanjutan ini. Setelah menyigi dokumen RPJMD ini, saya jadi geli sendiri karena...

Nurnas Serahkan Alsintan untuk 37 Keltan dari 11 Nagari di Padangpariaman

Selasa, 25-05-2021 | 16:19 WIB | Kab. Padang Pariaman
<p>Nurnas Serahkan Alsintan untuk 37 Keltan dari 11 Nagari di Padangpariaman<p> VALORAnews - Sebanyak 37 kelompok tani (Keltan) dari 11 nagari pada dua kecamatan di Kabupaten Padangpariaman, dibantu mesin pembajak sawah (hand tracktor). Rinciannya, delapan nagari terdapat di Kecamatan Batang Anai dan tiga nagari di Kecamatan Lubukaluang. Kemudian, juga diserahkan bantuan berupa 115 unit alat semprot rumput Oto Matos untuk kelompok tani dan wanita tani di daerah tersebut. Selanjutnya, juga akan diserahkan alat perontok gabah, jagung dan pemotong rumput. "Khusus untuk...

Perda AKB Belum Diundangkan, Hidayat: Cacat Hukum jika jadi Dasar Pemberian Sanksi

Senin, 21-09-2020 | 21:35 WIB | Provinsi Sumatera Barat
<p>Perda AKB Belum Diundangkan, Hidayat: Cacat Hukum jika jadi Dasar Pemberian Sanksi<p> VALORAnews - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat menilai, ada persoalan kualitas komunikasi dan koordinasi antara gubernur Sumbar dengan Kemendagri. Indikator yang dipakai Hidayat, belum juga diundangkannya Peraturan Daerah No 15 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (Perda AKB) yang telah disetujui DPRD Sumbar pada rapat paripurna, 11 September 2020 lalu. "Sebelum ada nomor registrasi dan terdaftar di lembaran daerah, maka Perda AKB belum memiliki kekuatan hukum. Artinya, belum...

Gubernur Sumbar Siap Anulir SK Penundaan Porprov XVI

Senin, 03-08-2020 | 21:06 WIB | Provinsi Sumatera Barat
<p>Gubernur Sumbar Siap Anulir SK Penundaan Porprov XVI<p> VALORAnews - Asisten II Setdaprov Sumbar, Nasir Ahmad mengatakan, gubernur Sumbar siap untuk mengubah SK yang telah dikeluarkan dengan membuat SK baru terkait penyelenggaraan Porprov jika kabupaten dan kota siap dengan dana serta tempat penyelenggaraan. "Gubernur bersedia mengubah SK yang ada saat ini dengan SK baru penyelenggaraan Porprov XVI kalau kabupaten dan kota siap untuk menyelenggarakannya," tegas Nasir Ahmad saat hearing antara Komisi V DPRD Sumbar, Senin (3/8/2020). Bersama...