DPRD Sumbar

VALORAnews -- Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menekankan, pelantikan beberapa pejabat tinggi pratama di Pemkab Limapuluh Kota oleh wakil bupati disaat bupati tengah cuti menunaikan ibadah haji, merupakan insiden yang tidak baik dalam penyelenggaraan pemerintah di Sumatera Barat. "Pelantikan tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan kewenangan wakil bupati sesuai aturan berlaku," ungkap Nasrul Abit saat memberikan arahan apel dilingkungan Sekretariat Daerah dan beberapa OPD di halaman kantor...

VALORAnews - DPRD Provinsi Sumatera Barat, menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengar Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Rabu (16/7/2017). Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano dan dihadiri Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno serta undangan lainya.Pidato Presiden Joko Widodo, disaksikan melalui siaran salah satu siaran televisi di sebuah layar besar yang ada di ruang sidang utama gedung DPRD. Presiden Jokowi dalam pidato...

VALORAnews -- Usai mendapat tanggapan dan koreksi, DPRD Sumbar melakukan beberapa perubahan terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kepemudaan. Perubahan tersebut sebagai upaya penyempurnaan sebelum Ranperda tersebut masuk dalam pembahasan tingkat pertama. Perubahan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kamis (20/7/2017). Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit telah menyampaikan tanggapan pemerintah daerah berupa saran dan koreksi...

VALORAnews - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyarankan beberapa perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kepemudaan. Ranperda tersebut merupakan Ranperda usul prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Beberapa penyesuaian perlu dilakukan agar perda sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Saran tersebut disampaikan Nasrul Abit, dalam penyampaian tanggapan pemerintah terhadap Ranperda Kepemudaan, pada rapat paripurna DPRD, Senin (17/7/2017). Nasrul melihat,...

VALORAnews -- Sejumlah fraksi di DPRD Sumatera Barat mempertanyakan status hukum pulau-pulau kecil di perairan yang masuk dalam wilayah Sumatera Barat. Pemerintah provinsi diminta untuk melakukan pendataan secara mendetail terhadap seluruh pulau-pulau yang ada hingga pulau terluar, sehingga tidak memunculkan persoalan hukum nantinya. Hal itu disampaikan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)...

VALORAnews - Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Arkadius Datuak Intan Bano menilai, daerah ini membutuhkan sebuah regulasi yang jelas untuk mengatur zonasi wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. Sumbar yang berada di wilayah pesisir pantai barat Samudera Hindia, setidaknya terdapat tujuh kabupaten dan kota yang memiliki wilayah pantai dan pulau-pulau kecil."Dengan adanya regulasi, akan memberikan landasan hukum yang kuat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil," ungkap...

VALORAnews - Nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kepemudaan, disampaikan Komisi V DPRD Sumbar dalam rapat paripurna, Kamis (13/7/2017). Ranperda yang merupakan usul prakarsa DPRD in, telah ditetapkan dalam keputusan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) 2017. Juru bicara tim pembahasan Ranperda Kepemudaan yang juga wakil ketua Komisi V DPRD Sumbar, Marlina Suswati menyebutkan, Ranperda tersebut akan berperan dalam mendukung generasi bangsa dalam mencapai cita-cita...