PADANG (14/1/2025) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh gagal di Sumbar.
“Kita bersama Forkopimda dan instansi vertikal di Sumbar berkomitmen untuk menyukseskannya. Secara khusus, saya minta OPD terkait di Pemprov Sumbar bersemangat dalam menyukseskannya,” tegas Mahyeldi.
Hal itu dikatakannya, pada kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Forkopimda Sumbar di Padang, Selasa.
Hadir dalam FGD tersebut, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo; Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta dan jajaran Forkopimda Sumbar.
Juga hadir jajaran Asisten Setdaprov dan Kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar. FGD ini dimoderatori Pj Sekda Sumbar, Yozarwardi Usama Putra.
Pemprov Sumbar, ungkap Mahyeldi, telah berpengalaman memenuhi kebutuhan makan sehari-hari bagi pelajar pada 14 sekolah berasrama di Sumbar, yang tentunya akan disinkronkan dengan pelaksanaan program MBG.
Pengalaman ini, kata dia, semakin menguatkan keyakinan pihaknya untuk menyukseskan program MBG di Sumbar.
Adapun langkah terdekat yang akan dilakukan, sambungnya, adalah membentuk tim khusus yang akan melibatkan seluruh unsur, agar fokus menyukseskan program MBG.
Sembari itu, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Provinsi juga ditugaskan untuk segera menyiapkan data dan peta sasaran pemberian MBG, sebagai pedoman bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumbar.
“Kita bisa libatkan sekolah dengan kejuruan tata boga serta pesantren-pesantren untuk mendukung pelaksanaannya.”
“Selain itu, untuk lokasi SPPG atau dapurnya nanti, kita siap memfungsikan sarana-sarana milik provinsi yang tidak terpakai. Ini bukti komitmen kita,” ujar Mahyeldi.
Sementara, dalam paparannya, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo menyebutkan, Sumbar jadi provinsi pertama yang mendapatkan informasi teknis pelaksanaan MBG yang lebih rinci dari BGN.
Salah satunya terkait peran sentral Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai pelaksana teknis program di lapangan.
“Jadi, boleh dibilang rekan-rekan SPPI yang akan bergerak ke kiri dan kanan dalam pelaksanaan program ini,” terangnya.
“Kepada daerah, kita minta fokus pada ketersediaan bahan baku dan harganya jangan terpengaruh oleh harga pasar.”
“Untuk pendanaan program MBG ini, sepenuhnya di BGN. Jadi, tidak ada tumpang tindih pendanaan nantinya,” ujar Nyoto.
Oleh karena itu, BGN berharap dinas-dinas terkait di provinsi, terus menjalin koordinasi dan komunikasi intensif dengan kementerian terkait masing-masing di pusat.
Sebab, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa seluruh Kementerian sudah dikondisikan untuk menyukseskan pelaksanaan program MBG tersebut.
“Berdasarkan petunjuk Bapak Presiden, maka pelaksanaan program ini juga menjadi bagian dari upaya kita menuju fase kemandirian pangan,” ucap Nyoto.
Perkuat Koordinasi
Dikesempatan itu, Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot menekankan pentingnya koordinasi antarpihak, demi mengatasi berbagai kendala yang mungkin akan ditemui.
Ia berharap, agar rapat-rapat terkait pelaksanaan MBG segera direspons dengan eksekusi dan tindakan langsung di lapangan.
“Tentu saja dengan melibatkan seluruh pihak. Perlu diingat juga, banyak Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemerintah pusat di daerah,” terangnya.
“Semuanya perlu dikoordinir untuk masuk dan bergerak bersama dalam tim yang akan menyukseskan program ini di Sumbar. Kita harus kerja bareng,” harap Irjen Gatot.
Komitmen senada juga disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, yang menegaskan, pihaknya akan fokus menyukseskan pelaksanaan Program MBG, sesuai dengan pelaksanaan fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, penganggaran serta pengawasan.
“Inti dari suksesnya program ini tentu pada kepedulian kita bersama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ucapnya. (*)
Editor : Mangindo Kayo