PADANG (5/10/2025) - Ketua DPRD Padang, Muharlion mengaku, telah mengusulkan dilakukannya pengkajian ulang terhadap porsi yang harus disiapkan masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Padang.
“Dengan jumlah yang besar, maka memasaknya tentu akan lebih awal sehingga ada resiko lebih cepat basi. Kalau bisa kita usulkan ke Badan Gizi Nasional (BGN), untuk masing-masing SPPG itu jangan terlalu besar. Kalau bisa, cukup 2000 siswa saja,” ungkap Muharlion, di Padang Ahad.
Hal itu disampaikannya, merespon kasus keracunan sajian menu pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, awal pekan lalu yang menyebabkan puluhan anak dan guru serta orang tua jadi korban.
Mengatasi kasus serupa terjadi di Padang, Muharlion meminta pelaksana dan penyedia program MBG di Kota Padang untuk meningkatkan kewaspadaan dalam mengantisipasi kasus keracunan yang juga marak terjadi di berbagai daerah di tanah air.
Kepada SPPG, Muharlion berpesan, agar selalu lebih berhati-hati dalam melakukan pengolahan makan program MBG yang akan disantap siswa penerima manfaat.
“Makanan yang dihasilkan, betul-betul disajikan dalam kondisi segar dan higinies. Kepada para ahli gizi juga diharapkan agar lebih ketat dalam pengawasan,” ungkap dia.“Rentang waktu, antara makanan disiapkan dan disajikan yang cukup lama, diharapkan jadi perhatian lebih tinggi terutama terhadap kualitas makanan. Sehingga, dapat menghindari kasus keracunan MBG di Kota Padang,” ucapnya.
Muharlion juga ikut mendorong pemerintah dalam hal ini Pemko Padang untuk menlakukan pengawasan rutin ke SPPG.
“Baik itu Dinkes melibatkan Puskesmas terdekat, ahli gizi yang juga turut memantau SPPG yang ada di Kota Padang, sehingga persitiwa serupa di daerah lain maupun di Agam tidak terjadi di kota Padang,” ungkapnya.
Ia mengatakan, DPRD Padang juga akan turut serta turun kelapangan dalam pengawasan MBG di Kota Padang.
Editor : Mangindo Kayo
