PADANG (23/1/2025) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi mengungkapkan, selama masa pemerintahan Belanda, seluruh Pulau Sumatera berada di bawah pemerintahan Gouvernement van Sumatra dengan ibukota di Medan.
Kemudian pada tahun 1948, Provinsi Sumatera dibagi jadi tiga provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Pada masa itu, Sumbar menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Tengah.
“Kami ingin, kunjungan ini jadi momen membangun kesadaran bersama bahwa sejarah adalah dasar utama dalam membentuk masa depan bangsa. Kemudian, perlu menyatukan ciri khas sejarah antar daerah, khususnya antara Sumbar dan Sumut agar lebih terhubung dan saling melengkapi,” ucapnya.
Hal itu dikatakan Mahyeldi yang juga Ketua Dewan Harian Daerah Pembudayaan Kejuangan (DHD) 45 Sumbar saat menerima kunjungan Ketua DHD Pembudayaan Kejuangan 45 Sumatera Utara (Sumut), Mayjen TNI (Purn) M. Hasyim, beserta rombongan di Istana Gubernuran, Kamis.
Dikatakan, sejarah perjuangan antar daerah di Indonesia perlu dikoneksikan lebih optimal, sebab ada sejumlah kesamaan yang selama ini belum terkuak sehingga pemahaman di masyarakat menjadi tidak utuh.
Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi juga menekankan pentingnya sejarah yang mengandung semangat juang agar diwariskan pada generasi penerus.
Setiap situs sejarah selayaknya dikelola menjadi destinasi wisata tematik yang informatif.
“Kedepan, saya ingin ketika orang datang ke Sumbar tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga mendapatkan pelajaran berharga dari sejarah,” terang dia.
“Seperti di Jepang, setiap destinasi wisata mengangkat cerita sejarah yang menarik dan mudah dipahami,” ujarnya.
Dengan begitu, pengunjung, terutama anak muda tidak hanya belajar tentang perjuangan bangsa tetapi juga merasa bangga dengan warisan budaya yang ada.
“Sejarah tidak hanya untuk dikenang, tetapi juga harus diwariskan. Oleh karena itu, kita perlu menulis dan mendokumentasikan sejarah dengan baik agar bisa menjadi referensi berharga di masa depan," tuturnya.
Dikesempatan itu, Ketua DHD 45 Sumatera Utara, Mayjen TNI (Purn) M Hasyim mengungkapkan hal senada dengan harapan gubernur Sumbar.
Sebab, kedatangannya ini memang untuk mempererat kerja sama antara DHD 45 di berbagai daerah.
Ia menilai bahwa kesamaan sejarah dan ciri khas setiap daerah perlu dirangkum agar terhubung satu sama lain.
“Kami mendukung langkah-langkah pemerintah Sumbar dalam mengembangkan wisata sejarah yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap dia.
“Hal ini merupakan upaya konkret untuk menjaga nilai-nilai kejuangan sekaligus memperkuat identitas bangsa,” tuturnya. (*)
Editor : Mangindo Kayo