PADANG (9/2/2025) - Menurut Gubernur Sumbar, Mahyeldi menilai, mendorong kepatuhan pajak masyarakat, merupakan salah satu upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, dengan cara optimalisasi seluruh potensi retribusi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyisiasati keterbatasan fiskal daerah, akibat diterapkannya kebijakan efesiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
“Optimalisasi PAD perlu dilakukan, karena memang ruang fiskal kita saat ini sangat terbatas. Sementara, laju pembangunan harus tetap berjalan,” ujar Mahyeldi.
Hal itu disampaikannya, saat memimpin rapat evaluasi terkait capaian target pendapatan 2024 dan kajian potensi serta inovasi untuk pendapatan tahun 2025, bersama sejumlah pihak terkait di aula kantor gubernur Sumbar, Ahad.
Mahyeldi menuturkan, guna mensukseskan upaya tersebut pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah. Pendapatan retribusi akan dimaksimalkan melalui skema sewa pemanfaatan aset.
Sedangkan untuk mendorong kepatuhan pajak, pihaknya telah menyiapkan skema insentif dan diskon pajak.
Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sumbar, sejak (23/1/2025) lalu, kepatuhan pajaknya dikaitkan dengan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Hal itu telah dituangkan dalam SE Gubernur Nomor:082/SE-GSB/BAPENDA/2025.
“Khusus PNS, bagi yang tidak patuh. Pembayaran TPP-nya akan ditunda,” kata Mahyeldi.
Sementara, Penjabat (Pj) Sekdaprov Sumbar, Yozawardi Usama Putra mengimbau seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berperan aktif untuk menyukseskan amanat dari SE Gubernur tersebut.
“Agar SE tersebut efektif, harus ada penekanan di masing-masing OPD, jangan hanya dibebankan kepada Bapenda,” ucap Yozawardi.
Diketahui, rapat evaluasi terkait capaian target pendapatan 2024 dan kajian potensi serta inovasi untuk pendapatan tahun 2025 ini juga dihadiri oleh seluruh Kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar. (*)
Editor : Mangindo Kayo