Reses Perorangan Evi Yandri, Terima Aspirasi di Luar Kewenangan

×

Reses Perorangan Evi Yandri, Terima Aspirasi di Luar Kewenangan

Bagikan berita
Anggota DPRD Sumbar dari dapil Sumbar I (Kota Padang), Evi Yandri berdialog dengan warga ada pada agenda reses perorangan masa sidang kedua tahun 2024/2025, Senin. (humas)
Anggota DPRD Sumbar dari dapil Sumbar I (Kota Padang), Evi Yandri berdialog dengan warga ada pada agenda reses perorangan masa sidang kedua tahun 2024/2025, Senin. (humas)

PADANG (17/2/2025) - Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, temui masyarakat di tiga lokasi terpisah di Kota Padang sepanjang Senin.

Ketiga lokasi yang dihadiri pada kegiatan reses perorangan anggota DPRD Sumbar di masa sidang kedua tahun 2024/2025 ini yakni Teluk Bayur Padang Selatan, Koto Baru Nan XX Lubuk Begalung dan Galanggang Sasaran Durian Tapak Kuranji.

Pada tiga tempat itu masyarakat menyampaikan sejumlah aspriasi yang sebagian langsung ditindaklanjuti politisi Partai Gerindra Sumbar itu. Sisanya, akan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai regulasi yang berlaku.

Secara garis besar, aspriasi masyarakat meliputi bantuan modal usaha, pertanian, hibah untuk organisasi masyarakat, infrastruktur, penanganan banjir hingga terkait pendidikan.

Di Teluk Bayur, masyarakat ada pula yang mengeluhkan permasalahan sengketa lahan dengan PT. Pelindo.

Mereka berharap, Evi Yandri bisa menengahi persoalan tanah yang sudah bertahun tak kunjung selesai tersebut.

Ketua LPM Teluk Bayur, Novianti mengatakan keinginan masyarakat bercocok tanam, terhambat masalah lahan tersebut. Masyarakat mengklaim tanah tersebut milik mereka.

“Minat masyarakat untuk bercocok tanam sangat besar, namun kami dibayangi PT Pelindo yang menggusur wilayah kami,” ungkap dia.

“Banyak lahan yang dibiarkan kosong, padahal tanah ini sudah kami huni selama lima keturunan. Kami mohon bantuan agar bisa mendapatkan legalitas tanah yang sah,” ungkap Novianti.

Menanggapi hal tersebut, Evi Yandri mengatakan, DPRD akan membantu mencari solusi melalui komunikasi dan diskusi bersama.

“Kami akan carikan solusi dengan berkomunikasi dan berdiskusi dengan bapak ibuk serta instansi terkait,” ujarnya.

Menurutnya, jika lahan tersebut merupakan tanah kaum maka akan bisa dibantu penyelesaiannya.

Namun, jika ternyata dikarenakan permainan mafia tanah, maka perlu upaya lintas lembaga untuk menyelesaikan hingga selesai. Permasalahan tersebut, kata Evi Yandri, perlu pendalaman terlebih dulu.

Warga lainnya, Yanti, meminta Evi Yandri bisa membantu agar rute bus Trans Padang dari atau ke Teluk Bayur, tidak hanya melewati jalan Bypass saja.

Namun, juga melewati rute jalan ke arah sekolah-sekolah. Sehingga, memudahkan para siswa. Terutama pula dibuatkan halte di jalur dua Teluk Bayur.

Terkait permintaan ini, Evi Yandri berjanji, akan mengusahakannya ke Dinas Perhubungan. Dia meminta warga, untuk bisa membuat proposal agar keinginan tersebut lebih mudah dan cepat bisa terlaksana.

“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengevaluasi jalur transportasi yang ada. Pembangunan halte di jalur dua akan kami usulkan secepat mungkin,” katanya.

Terkait penanganan banjir yang diakibatkan drainase juga jadi keluhan warga. Evi Yandri mengatakan, sesegera mungkin akan dilakukan pemeriksaan saluran drainase.

Jika memang rusak dan mengakibatkan genangan atau banjir, maka akan diusulkan perbaikannya.

Masyarakat juga mengemukakan keluhan lain, termasuk KWT yang terkendala mesin dan bibit, kebutuhan renovasi masjid, serta fasilitas PAUD yang tidak layak.

Evi menjanjikan, timnya akan membantu dalam proses pengajuan proposal. Ia langsung memberikan nomor telepon staf yang bisa dihubungi warga untuk menindaklanjuti persyaratan lebih lanjut.

“Hubungi tim saya untuk melengkapi proposal dan syarat-syarat yang diminta. Saya akan pastikan proposal masjid selesai bulan ini, agar bisa dana bisa segera disalurkan,” ungkap dia.

Sebagai bentuk dukungan sementara, Evi Yandri memberikan bantuan Rp2 juta dengan dana pribadi menjelang Ramadhan dan juga akan mengirimkan 1000 bibit cabai rawit setelah lebaran Idul Fitri.

Sementara itu, saat pertemuan di Koto Baru Nan XX Lubuk Begalung, masyarakat meminta ada bantuan modal usaha agar para ibu-ibu bisa berusaha untuk menambah pendapatan keluarga. Mereka juga meminta agar bisa diberikan pelatihan menjahit atau memasak.

Terkait permintaan bantuan usaha, Evi Yandri mengatakan hal ini bisa dipenuhi. Namun sesuai regulasi bantuan modal usaha hanya bisa diberikan dalam bentuk peralatan yang diberikan pada kelompok masyarakat.

Oleh karena itu, Evi Yandri meminta masyarakat untuk membentuk kelompok lalu mengajukan proposal. Nanti bantuan akan diberikan untuk mendukung ekonomi masyarakat. Begitu pula dengan pelatihan menjahit, hal ini akan dipenuhi secara berkelompok.

Sementara itu, Lurah Koto Baru Nan XX, Donasri meminta Evi Yandri, untuk bisa kembali merealisasikan pengerukan sampah sungai di daerah tersebut.

“Dulu pak Evi sudah sangat membantu kami dengan merealisasikan pengerukan sungai ini. Sehingga banyak rumah masyarakat yang kemudian tidak lagi terkena banjir,” ungkapnya.

“Sekarang, sampah dan endapan tanah kembali mendangkalkan sungai. Kami berharap bisa dilakukan kembali pengerukan,” harap Donasri.

Saat pertemuan itu, masyarakat juga secara berseloroh meminta Evi Yandri menyumbang untuk acara rekreasi warga. Mereka pun langsung bersorak ketika Evi Yandri memberikan uang Rp2 juta dana pribadinya untuk memenuhi permintaan tersebut.

Selain itu, Evi Yandri juga akan memberikan 2 sak semen untuk membantu warga membenton jalan rusak sepanjang enam meter.

“Kalau cuma enam meter bisa langsung saya bantu semen. Tidak usah pakai proposal untuk dana pemerintah,” ujar Evi berseloroh yang disambut sorak gembira warga.

Pada saat sambutan di setiap lokasi pertemuan reses, Evi Yandri mengatakan, momen pertemuan dengan masyarakat di masa reses amat penting. Pada pertemuan tersebut masyarakat bisa langsung bertemu dengan wakil rakyat dan menyampaikan aspirasi.

“Aspirasi yang disampaikan masyarakat ada yang bisa langsung ditindaklanjuti dengan cepat. Sebagian lain akan jadi catatan untuk diperjuangkan realisasinya dengan masuk sebagai program pada APBD provinsi,” ujarnya.

Ia mengatakan, memang tak semua aspirasi masyarakat merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Namun, itu bukan berarti aspriasi tersebut tidak akan diperjuangkan.

Ia berjanji tetap akan memperjuangkannya, karena bisa dikoordinasikan pada pemerintah kota Padang bahkan ke pemerintah pusat melalui kader di DPR RI. (*)

Editor : Mangindo Kayo