BUKITTINGGI (14/4/2025) - Pemko Bukittinggi putuskan di tahun 2025 ini, penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) adalah siswa yang keluarganya terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kebijakan ini, akan berimbas pada jumlah penerima manfaat program yang diperuntukan bagi siswa SMA, SMK dan SLB Negeri maupun swasta ber-KTP di kota wisata itu.
“Pemberian BKK hanya bagi siswa masuk DTKS mungkin jumlahnya tidak lagi banyak, dari penerima BKK yang tercatat sebelumnya 490 siswa,” ungkap Kepala SMK Negeri 1 Kota Bukittinggi, Gustian Budiarto di Bukittinggi, Senin.
Berkurangnya BKK, terang dia, berpotensi membuat pihak sekolah kelabakan. Karena, keuangan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah setia ptahunnya dipastikan dananya tersedia, salah satunya dari BKK tersebut, kini bakalan berkurang drastis.
Padahal, secara idealnya, dana dibutuhkan untuk mendukung pendidikan per siswa per tahun senilai Rp5 juta.
“Sebenernya, pemberian BKK dari Pemerintah Kota Bukittinggi bagi seluruh siswa yang merupakan warga Bukittinggi, sangat lah membantu operasional sekolah,” terang dia.
Dengan jumlah siswa 490 dapat BKK senilai Rp185.000 per orang mencapai Rp90.650.000 per bulannya. Jika per tahun akan berjumlah Rp1.087.800.000.
Disampaikan, data saat ini masuk dari siswa memiliki DTKS masih berproses. Kalau sudah final, kemungkinan jumlahnya kurang dari 100 siswa sebagai penerima BKK untuk tahun 2025 ini.
Untuk diketahui, dana BOS siswa SMK per siswa per tahun sebesar Rp1.600.000. Jumlah siswa SMK Negeri Bukittinggi 1.952 orang, sehingga total BOS setahun didapatkan Rp3.123.200.000.
“Di SMKN 1 dana yang dibutuhkan mendukung seluruh kegiatan operasional sekolah Rp6 miliar per tahun. Sedangkan dana BOS tersedia sekitar Rp3 miliar,” paparnya.
Menurut dia, dana BOS sebesar Rp3 miliar itu, kemudian adanya biaya komite per bulan oleh siswa nominalnya bervariasi tidak menyeluruh Rp185 ribu per bulan.
Jika jumlah siswa tadinya ada 1.952 dikurangi jumlah dari jumlah siswa dapat bantuan BKK 490 orang, akan ada sebanyak 1.462 siswa lagi melakukan pembayaran komite secara mandiri.
“Jadi, bantuan BKK itu dananya dapat dipastikan sebesar Rp185 ribu masuk setiap bulan, lantaran sudah dianggarkan pemerintah punya program BKK,” sebutnya.
Hal sama disampaikan Kepala SMK Negeri 2 Bukittinggi, Meri Desna.
Kata Meri, siswa penerima BKK kalau hanya yang masuk DTKS akan berpengaruh dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah.
Menurut dia, siswa penerima BKK untuk SMK Negeri 2 berjumlah 573 orang, yaitu per bulan per siswa sebesar Rp125.000, jika setahun akan mencapai Rp859.500.000.
“Bantuan BKK tersebut jelas dan pasti nilainya karena sudah dialokasikan. Jadi kami sangat terbantu dalam pembiayaan kegiatan sekolah,” ungkapnya.
“Memang ada uang komite siswa yang nominal paling tinggi Rp125 ribu per bulan. Siswa di luar dari penerima BKK itu, tidak semua membayar uang komite sebesar Rp125 ribu, selain jauh di bawah dari Rp125 ribu, bahkan ada yang tidak membayar sama sekali,” sebut Meri.
Disebutkan, keterbatasan dana guna mendukung semua kegiatan untuk pembiayaan semua kegiatan sekolah dan juga proses belajar mengajar, BKK adalah solusi dari kekurangan dana.
Menurut dia, idealnya, dana dibutuhkan guna mendukung pendidikan senilai Rp5 juta per siswa per tahun.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi pada tahun 2025 telah kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 miliar lebih untuk membayarkan iuran komite pelajar.
Dana tersebut dialokasikan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan juga dana hibah sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pendidikan.
Penganggaran dana ini berasal dari dua sumber utama, yaitu Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp9.753.000.000 dan bantuan hibah senilai Rp4.715.645.000.
Dana tersebut akan disalurkan kepada 5.351 siswa SMA, SMK dan SLB Negri dan 699 siswa SMA, SMK dan SLB swasta di Kota Bukittinggi. Kini BKK itu dari ederan baru di Pemko Bukittinggi hanya bagi siswa masuk DTKS.(*)
Editor : Mangindo Kayo