PADANG (6/5/2025) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi mengungkapkan, peredaran narkoba sudah menyasar semua kalangan, tidak hanya remaja dan orang tua, tetapi juga anak-anak.
Kondisi ini membutuhkan pendekatan baru yang tidak hanya bersifat represif, namun juga preventif dan berbasis sosial budaya.
Karenanya, ddia mengajak seluruh pihak, untuk mengoptimalkan potensi kearifan lokal dalam menekan laju peredaran narkoba di Sumbar. Salah satu program yang tengah dikembangkan, program Nagari Hub.
“Kita perlu pendekatan yang lebih menyentuh akar sosial masyarakat. Salah satunya adalah dengan menghidupkan kembali peran nagari sebagai benteng pertahanan sosial, melalui program Nagari Hub yang mengintegrasikan pencegahan narkoba dengan potensi lokal,” ujar Mahyeldi.
Gagasan itu disampaikannya, saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumatera Barat, Selasa.
FGD ini mengambil tema “Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba di Wilayah Sumatera Barat” yang digelar di auditorium gubernuran.
Ia menambahkan bahwa nagari sebagai pemerintahan terdepan di Sumbar memiliki kekuatan budaya dan sosial yang bisa dimaksimalkan untuk membangun kesadaran kolektif dalam memerangi narkoba.
Sementara itu Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta mengungkapkan, jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Sumbar hingga kondisi April 2025 ini tercatat 388 kasus.
Sementara, terduga pelakuNYA sebanyak 499 orang (479 laki-laki dan 20 orang perempuan). Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Dia menegaskan, dalam pemberantasan narkoba pihaknya tanpa kompromi. Menurutnya itu penting, karena peredaran narkoba telah kian masif, khususnya di daerah perbatasan.
“Kami tidak main-main dalam pemberantasan peredaran narkoba ini. Bahkan kita sudah petakan, ada 523 titik yang kita nilai sebagai daerah rawan dan terus kita pantau,” tegasnya.
FGD ini juga dihadiri Forkopimda Provinsi Sumbar, Instansi vertikal wilayah Sumbar, Kepa BNNP Sumbar, Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumbar, Bupati / Wali Kota se Sumbar, Kapolresta Padang, Kapolresta Bukittinggi, Kapolres Pasaman, Kapolres Limapuluh Kota, Kapolres Dharmasraya.
Selain itu, juga hadir para Kepala OPD terkait di lingkup Pemprov dan Kabupaten/Kota se Sumbar, Ketua Lembaga Keagamaan dan Adat yang turut memberikan masukan strategis terkait penguatan sinergi dalam pemberantasan narkoba di wilayah Sumbar. (*)
Editor : Mangindo Kayo