PESISIR SELATAN (16/5/2025) - Dirut RSUD M Zein Painan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, dr Muhammad Fahriza, mengatakan, salah satu penyebab kesulitan menggaet dokter - dokter spesialis, karena masih rendahnya insentif.
"Kita jujur saja, untuk dokter spesialis yang ada di sini, pemberian insentif, masih tergolong rendah," ucapnya, Kamis 8 Mei 2025, kemarin.
Hal ini diungkapkan, pada sesi menanggapi dan sumbang saran, dalam diskusi tematik, paparan pendalaman, Program Nagari Sehat,di Aula Bapedalitbang.
Insentif Dokter Spesialis, adalah insentif tambahan, yang diberikan kepada Dokter Spesialis, di atas gaji pokok.
Insentif biasanya, diberikan setelah Dokter Spesialis melaksanakan kewajibannya, dalam memberikan pelayanan kesehatan, sesuai keahliannya, selama satu bulan.
"Saat ini, Pemkab Pessel, baru mampu memberikan insentif sekitar Rp 10 juta. Nah, kalau dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat, angka ini justru paling rendah," ujar dr Muhammad Fahriza.
Jadi, perlu perbaikan sistem, terkait hal tersebut. Pemkab dan DPRD, duduk bersama, untuk merumuskan solusi terbaik.
"Supaya, daerah kita, dilirik oleh dokter - dokter spesialis," ucap dr Muhammad Fahriza.
Perihal senada --kesulitan mendapatkan dokter spesialis--juga diungkapkan Dirut RSUD Tapan, drg Irmadel Putra Emira.
Di mana, untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis, pihaknya masih dibantu (kerjasama) dari RSUP M Djamil.
"Saat ini, kami di RSUD Tapan, memiliki 4 dokter spesialis. Tapi, masih kekurangan Dokter Spesialis Anak dan Dokter Spesialis Anestesi," ucap drg Irmadel Putra Emira.
Tagih CSR dari Klinik dan RS Swasta
dr Muhammad Fahriza, menyebut, dirinya sangat setuju dengan usulan pihak Dinas Kesehatan, bahwa harus bersama - sama, untuk mencapai target UHC di Pessel.
Universal Health Coverage (UHC)atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), adalah sistem penjaminan kesehatan.
Sistem ini, memastikan setiap orang memiliki akses, terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, dan terjangkau. Tanpa mengalami kesulitan finansial.
Program ini di Indonesia diwujudkan melalui JKN, yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
"Memang tidak bisa dari pemerintah daerah sendiri, karena biayanya cukup besar. Tapi, bukan tidak bisa dicapai dalam waktu dekat," ucapnya.
Contoh, sebutnya, anggaran bantuan untuk pencapaian UHC, bisa dimintai bantuan ke pengusaha - pengusaha berskala besar dan UMKM.
Dimana, ada kewajiban mereka, untuk mengikutsertakan karyawannya, menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Selain itu, khusus Faskes Kesehatan, seperti klinik - klinik swasta, dan Rumah Sakit Swasta, yang bekerjasama dengan BPJS, hendaknya wajibkan juga ikut mengeluarkan (menyertakan) CSR/TJSL nya.
Aturan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas.
CSR/TJSL ini, terang dia, nantinya dipergunakan untuk pembiayaan (pembayaran/premi) kepesertaan BPJS Kesehatan.
Terutama masyarakat kurang mampu, yang tinggal di sekitar lokasi Klinik dan Rumah Sakit Swasta, tersebut.
"Kalau ini dilaksanakan, saya yakin, akan ada tambahan (angka naik) dari grafik UHC kita saat ini. Dan, beban pembiayaan pemkab, juga akan terbantu," ujar dr Muhammad Fahriza.
Program Nagari Sehat adalah program meningkatkan akses layanan kesehatan yang layak, serta perwujudan perilaku hidup bersih dan sehat.
Targetnya: angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu & anak saat melahirkan menurun, Nagari Bebas Stunting, Nagari Bebas Narkoba, dan Nagari Bebas Sampah.
Di Program Nagari Sehat, ada beberapa rencana aksi yang dilakukan. Diantaranya:
Biaya berobat gratis, Berobat pakai KTP, Satu Nagari Satu Fasilitas Kesehatan, Sekolah Ibu Sehat, Pekarangan Rumah untuk tanaman Biofarmaka.
Tanaman biofarmaka adalah tanaman yang dimanfaatkan untuk obat-obatan, kosmetik, dan kesehatan.
Tanaman ini dapat digunakan bagian -bagiannya seperti daun, batang, buah, umbi, atau akar.
Di Indonesia, tanaman biofarmaka seperti jahe, kunyit, dan temulawak sudah umum dibudidayakan.
Tanaman biofarmaka memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai solusi kesehatan.
Baik sebagai obat herbal maupun sebagai bahan baku kosmetik dan pangan fungsional.
Kemudian, rencana aksi selanjutnya: 1 (satu) Nagari 1 (satu) Tempat Pembuangan Sampah (TPS), serta Penyuluhan - Penyuluhan.
Dan, yang tak kalah pentingnya adalah adanya Pusat Olahraga Rakyat di setiap Nagari (Desa Adat).(tsp/tsp)
Editor : Tusrisep