JAKARTA (26/5/2025) - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) nobatkan Pemprov Sumbar sebagai penerima Anugerah Adinata Syariah Tahun 2025.
Penghargaan itu diberikan atas kinerja positifnya dalam pengembangan ekonomi syariah. Penghargaan tersebut diserahkan pada Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Jakarta, Senin.
“Alhamdulillah, kami di Sumbar berhasil. Penghargaan ini sangat sesuai dengan budaya dan karakter masyarakat Minang,” kata Mahyeldi usai menerima Anugerah Adinata Syariah 2025.
Dikatakannya, pada tahun 2024 lalu, penghargaan yang sama juga diraih Pemprov Sumbar.
Menurutnya, 2 kali menerima penghargaan itu, merupakan sebuah penanda besarnya komitmen Pemprov Sumbar dalam pengembangan ekonomi syariah.
Dia menjelaskan, setiap tahunnya, Pemprov Sumbar terus melakukan pengembangan terhadap ekonomi syariah.
Bahkan, kontribusi ekonomi syariah di Sumbar disebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Meskipun telah meraih penghargaan secara berturut-turut dalam 2 tahun terakhir, Mahyeldi mengaku tidak akan berpuas diri, sosialisasi pentingnya ekonomi syariah akan terus dilakukannya di Sumbar.
Tidak hanya kepada masyarakat umum, melainkan juga kepada para siswa di sekolah-sekolah.
“Ditambah ada respons baik dari kalangan milenial, siswa-siswi kita. Kami menjadi semakin bersemangat,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub menegaskan bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah adalah kunci dari orkestrasi ekosistem ekonomi syariah nasional.
Melalui Anugerah Adinata Syariah, KNEKS terus mengapresiasi inisiatif daerah dalam menggali potensi ekonomi syariah di lingkungannya masing-masing.
“Harapannya, Anugerah Adinata Syariah dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga Indonesia semakin dekat menjadi pusat ekonomi syariah dunia,” ujar Aiyub.
Dikesempatan yang sama, Deputi Direktur Bisnis Digital dan Pusat Data Ekonomi Syariah KNEKS, Dedi Wibowo menjelaskan, saat ini pihaknya telah terbentuk komite daerah ekonomi dan keuangan syariah di 31 provinsi dan dalam waktu dekat ditargetkan segera ada di 38 provinsi di Indonesia.
“Sudah ada formulasi aturan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah secara masif. Sekarang kami sedang menyusun masterplan ekonomi keuangan syariah 2025–2029,” ujar Dedi.
Selain gubernur, penghargaan serupa juga diterima oleh Pimpinan DPRD Provinsi Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, karena dinilai turut berperan besar terhadap pengembangan ekonomi syariah di Sumbar.
Acara penganugerahan Adinata Syariah 2025 dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) itu, juga turut dihadiri oleh Bapak Ekonomi Syariah, KH Ma'ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir. (adv)
Editor : Mangindo Kayo