JAKARTA (4/5/2025) - Sebanyak 260 pemerintah daerah, belum mengusulkan lahan untuk membangun dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo.
“Semua kepala daerah yang belum mengusulkan lahan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum makanan bergizi, agar segera melaporkan ke pusat,” tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir.
Permintaan itu disampaikannya, dalam rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemendagri, Rabu.
Dikatakan Tomsi Tohir, lahan SPPG ini bisa saja lahan milik Pemda, milik desa atau lainnya dan akan disesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan.
Nantinya, kata dia, lahan tersebut akan dipinjam Badan Gizi Nasional dan akan dibangun dapurnya di situ untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis.
Dia menuturkan, daerah-daerah yang dibangun SPPG ini tentunya akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa bagi daerahnya. Terutama, dalam hal pergerakan perekonomian masyarakat.
Kemudian, kata dia, SPPG juga selain bertugas untuk pemenuhan makanan bergizi, juga bertugas membantu ibu dan anak yang kurang bergizi di daerah beroperasinya.
“Bagi desa yang berkesempatan atau daerah yang terpilih diutamakan pemenuhan pangannya dari warga setempat, sayurnya, berasnya dan sebagainya.”
“Sehingga, akan hidup perputaran uang di desa tersebut dan itu akan mensejahterakan warga,” ungkapnya.
Tomsi Tohir mengingatkan Pemda, untuk mengusulkan lokasi SPPG ini agak banyak, karena nanti akan dipilih dan program ini terus berlanjut setiap bulan dan semakin bertambah.
Dia menerangkan, untuk tahun 2025 ini, anggaran yang disiarkan untuk MBG sebesar Rp7,1 triliun. Agar penyerapannya maksimal, Pemda diminta segera mengusulkan lahan SPPG.
“Per provinsi, tolong dicek masing-masing kabupaten. Ini program yang sangat baik untuk menyehatkan mencerdaskan anak kita. Jadi jangan tidak mengupayakan yang berkaitan dengan lahan,” ungkapnya.
Tomsi Tohir menerangkan, pemerintah daerah harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, karena manfaatnya yang luar biasa bagi daerah.
Tidak hanya itu, sebut dia, MBG merupakan program prioritas pemerintah pusat, sehingga kepala daerah wajib melaksanakannya dan yang tidak melaksanakan terdapat sanksinya.
“Kami minta agar segera memenuhi ini. Kalau ada yang di pulau, jumlahnya di pulau itu muridnya 600 gak ada masalah, kirim dulu kesiapan lahan untuk dapurnya. Kalau halaman sekolahnya masih luas, bisa dibuat di halaman sekolah,” ucap dia.
Tomsi Tohir menambahkan, untuk rencana tahap satu ini, di setiap kabupaten/kota akan dibangun minimal tiga SPPG, sampai dengan bulan Agustus ini.
Sehingga,dia meminta daerah menjadikan ini sebagai perhatian serius, dan untuk lahannya segera dikumpulkan datanya, agar segera dibangun dapurnya oleh Badan Gizi Nasional.
“Kalau kita butuh tiga, daerah boleh kirim sampai 10. Supaya badan gizi punya stok lokasi, jangan butuh tiga dikirim satu.”
“Ini kesempatan yang baik, kita sebagai aparat pemerintah berbahagia kalau anak kita bisa kita bantu mendapatkan makanan bergizi dan lingkungan ekonominya hidup. Kami harap ini menjadi perhatian yang serius,” tutupnya. (*)
Editor : Mangindo Kayo