PADANG (20/7/2025) - Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik menyampaikan permintaan maaf sekaligus menyatakan dukungan terhadap penegakan hukum yang dilakukan Pemprov Sumbar terkait penggunaan pukat harimu (trawl).
“Kunjungan ini sebagai bentuk permohonan maaf kepada masyarakat Sumbar, khususnya nelayan Air Bangis, atas pelanggaran yang dilakukan oknum nelayan kami. Kami juga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Pemerintah Provinsi Sumbar,” ujar Syukri.
Hal itu disampaikannya, saat berkunjung ke kediaman Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy di Padang, Jumat (18/7/2025).
Kunjungan Wako Sibolga ini, juga diikuti Ketua DPRD Sibolga, Sekda, Sekwan, Kadis Kesehatan, perwakilan Dinas Perikanan, Kabag Umum, Ketua HNSI Sibolga–Tapteng, serta sejumlah nelayan jaring salam.
Kunjungan ini terkait praktik penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal asal Kota Sibolga, Sumatera Utara.
Kapal tersebut tertangkap saat beroperasi di wilayah perairan Sumatera Barat yang masuk dalam zona tangkap khusus nelayan kecil.
Penindakan dilakukan dalam patroli laut gabungan yang dipimpin langsung Wagub Sumbar bersama Ditpolairud, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta nelayan lokal di kawasan Air Bangis, Pasaman Barat.
Salah satu kapal yang diamankan dalam operasi tersebut adalah KM Dirga, milik nelayan asal Sibolga.
Dikesempatan itu, Vasko menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi itikad baik dari Pemko Sibolga.
Namun, ia menegaskan bahwa proses hukum terhadap kapal pelanggar akan tetap berjalan sesuai ketentuan.
“Ini bukan semata soal wilayah, tapi soal keadilan bagi nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya pada laut. Sumbar akan selalu bersikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran,” ujar Vasko.
Diketahui, beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur Sumatera Barat memimpin patroli laut bersama Ditpolairud, KKP dan nelayan Air Bangis di perbatasan Sumbar dengan Sumut.
Langkah ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menjaga kedaulatan laut, melindungi ekosistem pesisir dan memperjuangkan hak nelayan lokal dari praktik perikanan yang merusak dan tidak berkelanjutan. (*)
Editor : Mangindo Kayo