BUKITTINGGI (29/7/2025) - Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis menekankan, stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak, tetapi juga menyangkut ketimpangan akses gizi, layanan kesehatan hingga pola asuh dan sanitasi.
Percepatan penurunan stunting, ungkap dia, merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan sinergi lintas sektor.
“Stunting berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup dan daya saing daerah. Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan secara konvergen, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Upaya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, namun menjadi kerja bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk camat, lurah, kader dan PKK,” ungkap Ibnu.
Hal itu disampaikannya, saat Pemko Bukittinggi gelar rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting (TPPS) Tingkat Kota Bukittinggi, di salah satu hotel, Selasa.
Ibnu menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah aktif berkontribusi dalam penanganan stunting.
Dia menambahkan, rapat koordinasi ini menjadi wadah penting untuk menyatukan persepsi, memperkuat kolaborasi, serta menyusun langkah strategis dan intervensi yang berbasis data.
Dia juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas kader dan optimalisasi peran TP PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan melalui program-program seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita dan Dasawisma.
“Dengan komitmen, kolaborasi dan konsistensi, kami optimistis, kita bisa mewujudkan generasi Bukittinggi yang sehat, kuat, cerdas dan berkualitas,” harapnya.
Sementrara, Kepala DP3APPKB Bukittinggi, Nauli Handayani menegaskan, meski angka stunting di Kota Bukittinggi telah menurun dari 20,1% pada 2023 menjadi 16,8% di tahun 2024.
Upaya berkelanjutan tetap dibutuhkan, terang dia, untuk mencapai hasil yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah kelurahan.
“Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting,” terangnya. (*)
Editor : Mangindo Kayo