Reses di Nagari Lurah Ampalu, Anggota DPRD Sumbar M Yasin Serap Aspirasi Rakyat

×

Reses di Nagari Lurah Ampalu, Anggota DPRD Sumbar M Yasin Serap Aspirasi Rakyat

Bagikan berita
Anggota DPRD Sumbar, Muhammad Yasin menyerap aspirasi warga Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Senin. (humas)
Anggota DPRD Sumbar, Muhammad Yasin menyerap aspirasi warga Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Senin. (humas)

PADANG PARIAMAN (28/7/2025) - Wali Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Ais Surya mengucapkan terimakasih pada anggota DPRD Sumbar, Muhammad Yasin karena telah memilih nagari yang dipimpinnya itu sebagai lokasi reses perorangan di masa sidang 2025 ini.

“Nagari Lurah Ampalu dengan jumlah 15 korong, merupakan nagari yang terluas di Kabupaten Padang Pariaman,” jelas Ais Surya.

Hal itu disampaikannya, saat memberikan sambutan pada kegiatan reses peorangan anggota DPRD Sumatera Barat, Muhammad Yasin, di Nagari Lurah Ampalu, Senin. Reses ini dihadiri pemuka masyarakat dan warga lainnya.

Dikesempatan itu, Ais Surya berharap, jalan Kampuang Jua dilebarkan dan dibangun bahu jalan. Karena jalan itu, saat ini masih sempit. Beberapa jalan di kawasan permukiman masih jalan tanah.

“Mohon jalan keluar agar bisa dibangun. Demikian juga irigasi khususnya saluran tersier. Mohon dibantu juga Alsintan, khususnya mesin perontok jagung,” ungkap Ais Surya.

Dalam sambutannya, Muhammad Yasin memaparkan tentang agenda reses. Dia menyebut, reses adalah istirahatnya anggota DPRD dari kegiatan rapat yang kemudian diisi dengan agenda mendatangi masyarakat untuk menyerap aspirasinya untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Muhammad Yasin menyampaikan, untuk tahun 2025 ini, dirinya telah mengalokasikan anggaran dalam program Pokir untuk pelatihan bagi pemuda seperti pelatihan bengkel dan tata boga.

“Jika ada generasi muda yang mau mengikuti pelatihan tersebut, dapat mendaftarkan diri kepada kami,” ungkapnya.

Dalam reses itu, mengemuka sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh warga. Aspirasi itu antara lain Imam Khatib yang baru di angkat, agar diberikan program Bimtek atau kajian-kajian pengembangan ilmu.

Kemudian, permohonan bantuan pompa air untuk air bersih di daerah ketinggian, dimana saat ini masyarakat tidak memiliki air bersih, permohonan bantuan sarana dan prasarana UMKM untuk perempuan guna peningkatan ekonomi masyarakat.

Menanggapi aspirasi itu, Muhammad Yasin menjawab, "Imam khatib yang berstatus PNS merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Untuk itu kami masih menunggu regulasi dari pusat.”

“Permohonan bantuan pompa ini akan kami bawa ke Pemerintah Provinsi dan akan kami pelajari dulu aturannya, karena program ini dulunya ada yaitu Pamsimas dari Pemerintah Pusat,” tambahnya.

Mengenai permohonan bantuan UMKM, Yasin menyebut, pada tahun ini sudah memprogramkan kegiatan pengembangan SDM-nya.

Sementara, untuk pemasaran secara online serta membranding produk, akan digelar untuk kelompok yang telah memiliki produk.

“Namun demikian kami juga berencana akan membuat program bantuan sarana dan prasarana untuk UMKM,” terangnya.

Pada tahun 2025 ini, Yasin mengaku, sudah mulai membangun jalan kawasan permukiman, jalan usaha tani yang diajukan kelompok tani, irigasi tersier, bantuan untuk kelompok tani seperti Alsintan dan juga bantuan UMKM yang sesuai dengan usulan masyarakat.

“Untuk rumah ibadah, juga telah kami anggarkan di tahun 2025 ini untuk 15 masjid dan mushala,” terang dia.

“Untuk setiap usulan, yang paling penting itu, proposal dari masyarakat sudah ada lebih dulu,” pungkas Yasin. (*)

Editor : Mangindo Kayo