JAKARTA (11/8/2025) - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani menyatakan, dalam pemerintahan presidensial, tidak mengenal yang namanya koalisi dan oposisi. Yang ada hanya di dalam atau di luar pemerintahan.
“Jadi, artinya posisi penyeimbang seperti yang disampaikan Ibu Ketua Umum, kami mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan semua program yang untuk kepentingan rakyat Indonesia,” kata Puan.
Penjelasan ini disampaikannya, terkait posisi PDIP sebagai partai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dinyatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Penjelasan tersebut disampaikan Puan, usai menerima Presiden Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
“Kami juga akan bersuara lantang, jika kemudian program-program (pemerintahan) itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak,” imbuh Puan menegaskan soal posisi PDIP sebagai partai penyeimbang pemerintah.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan partainya tidak menempatkan diri sebagai oposisi ataupun koalisi, namun sebagai partai penyeimbang. Pernyataan itu disampaikan Megawati saat Kongres ke-6 PDIP di Bali, Sabtu (2/8/2025).
Terkait hal ini, Puan menyebut PDIP mengambil sikap mendukung pemerintahan tetapi tidak mengirim perwakilan ke kabinet.
“Sampai saat ini, tidak ada orang di dalam atau kader PDI Perjuangan yang masuk dalam kabinet,” jelas Puan.
Mantan Menko PMK itu mengatakan, PDIP tetap akan bersikap kritis jika ada kebijakan yang tidak memihak rakyat.
Sikap tersebut, kata Puan, semata mata agar pemerintahan saat ini berjalan dengan baik dan lancar.
“Jadi, artinya, posisinya, jika kemudian program-program tersebut tidak sesuai kami akan meluruskan dan kami boleh berbicara dalam arti jangan sampai kemudian program itu belok-belok dan tidak untuk seluruh rakyat Indonesia,” ucap cucu Bung Karno itu.
Calon Sekjend
Dikesempatan yang sama, Puan buka suara soal kandidat Sekretaris Jenderal PDIP definitif pasca Hasto Kristiyanto lengser.
Sebagai informasi, saat ini posisi Sekjen PDIP dijabat sekaligus oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang diumumkan secara resmi pada pelantikan jajaran DPP periode 2025-2030 usai Kongres VI PDIP di Bali pada Sabtu, 2 Agustus lalu.
Puan mengatakan, akan ada kejutan terkait nama sekjen baru PDIP. Ia pun meminta semua pihak menunggu keputusan prerogatif dari Megawati sebagai Ketum PDIP.
"Pasti akan ada kejutan, ya. Kita tunggu saja kejutannya," sebut Puan.
Di sisi lain, Puan menjawab pertanyaan soal kabar adanya tiga kader PDIP yang hendak hijrah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dengan tegas, ia mempersilakan tiga kader partainya untuk mundur dari PDIP, jika tidak lagi berkeinginan berjuang dengan partai berlambang banteng moncong putih itu.
“Kalau kemudian seseorang, atau 3 orang atau berapa orang, sudah tidak berkeinginan untuk ada di dalam PDI perjuangan, monggo saja (keluar dari PDIP-red),” tegas Puan. (*)
Editor : Mangindo Kayo