PADANG (7/8/2025) - Ketua DPRD Padang, Muharlion mengungkapkan, jumlah kasus pidana yang melibatkan warga ibu kota provinsi Sumbar itu menembus angka 1,000 kasus per tahunnya.
Kemudian, data kemiskinan ekstrim meningkat tajam. Menurut data per sasaran percepatan penghapusan kemiskinan dari Kemenko PMK, Kota Padang pada tahun 2021 terdapat 4.383 jiwa dan tahun 2022 meningkat menjadi 6.383 jiwa.
“Terjadi kenaikan angka kemiskinan ekstrim sebesar 69. Ini tentu tugas kita bersama untuk mengatasi masalah kriminalitas yang tentunya erat kaitannya dengan kemiskinan ekstrim ini,” ungkap Muharlion.
Data itu disampaikan Muharlion saat membuka rapat paripurna istimewa DPRD Padang dalam rangka Memperingati Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-356 tahun 2025, Kamis.
Rapat paripurna istimewa ini dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi, Fadly Amran (Wako Padang), Maigus Nasir (Wawako Padang), para wakil ketua DPRD, anggota DPRD, anggota DPR/DPD, pimpinan OPD dan BUMN/BUMD serta undangan lainnya.
Persoalan sosial lain yang diungkap Muharlion, banyaknya pengguna narkoba, banyaknya pelaku LGBT, serta tawuran antar pelajar dan remaja serta balapan liar.
“Kita mengajak Pemko, untuk terus berkolaborasi dengan semua elemen serta komponen masyarakat, sehingga persoalan sosial ini bisa diselesaikan secara menyeluruh dan komprehensif,” terang politisi PKS Padang itu.
Selain menyorot persoalan sosial, Muharlion juga mengingatkan Wali Kota Padang beserta jajaran, terkait tiga fenomena yang tidak dapat dipisahkan yakni pembangunan, urbanisasi dan pencemaran.
“Pemerintah daerah harus punya rencana terstruktur dan matang, dalam mengatasi tiga hal ini, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diingini di masa puncak bonus demografi, tahun 2045, di saat Indonesia berusia 100 tahun,” tegas Muharlion.
Dijelaskan Muharlion, kerusakan lingkungan dan kemiskinan yang melanda Padang serta berbagai daerah di Indonesia, tak lepas dari pembangunan, pertumbuhan pendapatan dan komitmen pada isu-isu lingkungan, pemanasan global serta penurunan kualitas sumber daya alam.
“Agenda mendesak yang harus dipecahkan Pemko Padang adalah memperbaiki akses ke semua pemukiman, terutama pemukiman yang dihuni masyarakat berpendapatan menengah kebawah,” ungkap dia.
“Terhadap hal ini, struktur dasar lingkungan hidup seperti sanitasi, gorong-gorong dan pembuangan air bersih harus direncanakan secara matang, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan masyarakat untuk masa yang akan datang,” tambahnya.
Jika wali kota dan jajaran abai, ungkap Muharlion, salah satu masalah yakni banjir yang telah mencapai ambang mengkhawatirkan --Padang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, dilalui 5 sungai besar dan 16 sungai kecil serta fkator curah hujan yang tinggi--, akan mudah digenangi air sehingga jadi pemicu banjir.
“Saat ini, Padang tengah menyusun master plan pengendalian banjir. Kita berharap, langkah-langkah kedepan harus terukur dan sistimatis, sehingga persoalan banjir dan genangan bisa kita selesaikan secara baik,” harapnya.
Dalam pidatonya, Muharlon juga menyorot persoalan pelayanan sampah, terlebih masih banyaknya warga yang tidak sadar dengan kebersihan lingkungan. Banyak warga terbiasa membuang sampah sembarangan.
Muharlion juga memberikan catatan penting terkait kemampuan fiskal keuangan Padang tahun 2024-2026. Dimana, pendapatan daerah masih didominasi dana transfer pusat dan provinsi, yang jumlahnya mencapai angka 71 persen. Sementara, pendapatan asli daerah di angka 29 persen atau berada di angka Rp800 miliar sampai Rp1 triliun per tahun.
Dia juga menyoroti penerimaan peserta didik baru yang masih jadi keluhan dan laporan masyarakat ke parlemen.
“Bicara pendidikan, tentunya terkait mutu. Tugas kita bersama, menyamakan mutu pendidikan di sekolah negeri dan swasta, sehingga warga tak perlu lagi khawatir dimana anaknya bersekolah,” ungkap Muharlion.
Berbagai persoalan sosial, fiskal dan infrastruktur ini, disampaikan Muharlion tak lepas dari Padang sebagai pusat pendidikan, pusat budaya dan pariwisata, perdagangan dan pelayanan kesehatan.
“Dengan jumlah penduduk mencapai 900 ribuan jiwa, kita mempunyai masalah yang sangat komplek dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat,” tegasnya.
Jaga Identitas Lokal
Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran dalam pidatonya menyampaikan rasa bangga atas pencapaian-pencapaian pembangunan kota dalam beberapa tahun terakhir.
Ia memaparkan sejumlah capaian positif, seperti investasi yang mencapai tiga kali lipat dari target nasional, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga 84,38, serta penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga titik nol.
“Kota Padang telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dan saat ini masuk peringkat pertama tata kelola pemerintahan se-Sumatera serta lima besar nasional,” kata Fadly.
Ia juga menyoroti pengakuan nasional melalui penilaian Adipura dan gerakan Smart Surau, Padang Melayani, serta berbagai program unggulan lain.
Isu penting lain yang dibahas adalah banjir, pencemaran lingkungan, kemiskinan, hingga masalah sosial seperti narkoba dan tawuran remaja.
Fadly menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjawab tantangan ini.
Sementara, Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengapresiasi peran strategis Kota Padang sebagai pusat pendidikan, budaya, perdagangan, dan pelayanan publik.
Menurutnya, langkah progresif dan kolaboratif yang dilakukan Pemko dan DPRD Padang jadi contoh sinergi yang patut diteladani.
“Kita harus terus menjaga identitas lokal, memperkuat nilai budaya, dan mendorong inovasi demi mewujudkan Padang sebagai kota berkemajuan yang tidak tercerabut dari akar religius dan adatnya,” ujar Mahyeldi.
Rapat paripurna ini juga menjadi ajang pemberian penghargaan dalam rangka HJK 356
Tahun 2025 kepada tokoh masyarakat berkontribusi besar dalam pembangunan kota, sebagaimana tertuang dalam bidang SK Wali Kota Padang No 486 Tahun 2025.
Penghargaan pin emas kepada 12 tokoh masyarakat inspiratif itu, merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan jasa luar biasa dari para tokoh di berbagai bidang.
Para penerima Pin emas dinilai telah berjasa dalam memajukan kota, baik di sektor pemerintahan, sosial, budaya, maupun keagamaan.
12 Tokoh Penerima Pin Emas HJK Padang 2025:
- Prof. Phil Gusti Asnan – Tokoh di bidang seni budaya dan adat istiadat.
- Buya Masoed Abidin – Tokoh agama dan cendekiawan Muslim yang aktif membina masyarakat.
- Maivita AMG – Penggerak di bidang pemberdayaan perempuan.
- Syafrizal – Tokoh sosial yang berkontribusi dalam kegiatan kemasyarakatan.
- Ilham Akbar – Pegiat lingkungan hidup.
- Ihsan – Aktif di bidang kemanusiaan.
- Hendra Syahputra – Tokoh pemuda dan olahraga.
- Christine Hakim – Penggerak koperasi serta UMKM.
- Prof Dr Elfindri – Kontribusi dalam bidang pendidikan dan intelektual.
- Dr Elfrida Aziz – Tokoh bidang kesehatan.
- Muslim M Yatim – Berkiprah di bidang kemasyarakatan.
- Hasril Chaniago – Tokoh komunikasi dan teknologi informasi.
“Momentum HJK Padang ini kami jadikan ajang untuk memberi penghargaan kepada putra-putri terbaik yang telah bekerja secara nyata dan ikhlas demi kemajuan kota tercinta,” ungkap Fadly seputar penghargaan ini.
Rapat paripurna istimewa yang juga dihadiri para bupati dari kabupaten se-Sumatera Barat itu, menjadikan penghargaan ini terasa lebih spesial dan sarat makna.
Fadly berharap, penghargaan ini bisa jadi inspirasi dan pemacu semangat bagi warga Kota Padang untuk turut serta membangun kota, menjaga nilai-nilai gotong royong serta melestarikan budaya dan identitas lokal. (adv)
Editor : Mangindo Kayo