PADANG (14/8/2025) - Gubernur Sumbar, Mahyeldi menegaskan, digitalisasi pengelolaan pajak daerah kini jadi keharusan. sistem pajak yang modern, terintegrasi, dan efisien akan mempermudah wajib pajak, mengurangi beban administratif serta menutup celah kebocoran PAD.
“Keberhasilan digitalisasi, membutuhkan dukungan kabupaten/kota, instansi vertikal, perbankan, dan masyarakat,” ungkap Mahyeldi.
Hal itu dikatakannya, dalam Gebyar Pajak dan High Level Meeting yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar di auditorium gubernuran, Kamis.
Dikesempatan itu, dilakukan penarikan undian warga yang patuh membayar pajak. Hasilnya, sebanyak empat wajib pajak beruntung mendapat hadiah paket umrah disertai 50 hadiah menarik lainnya
Acara ini jadi bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat yang taat membayar pajak dan berkontribusi pada pembangunan daerah.
Menurut Mahyeldi, ketergantungan Sumbar pada dana transfer pusat, masih tinggi. Sementara, ruang fiskal daerah terbatas.
“Kita tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara manual yang lambat dan rawan ketidakteraturan,” ujar Mahyeldi.
Saat ini, PAD Sumbar masih didominasi pajak daerah, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Pemprov terus memberi stimulus, termasuk program pemutihan PKB, yang sudah menghapus tunggakan lebih dari 106 ribu kendaraan dan menambah pendapatan Rp46,28 miliar sejak 25 Juni 2025.
Sementara, Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon menyebut, tantangan utama pengelolaan pajak bukan hanya potensi yang belum tergali, tapi juga sistem yang masih konvensional.
High Level Meeting jadi forum untuk menyatukan langkah lintas sektor, membahas integrasi data, penguatan infrastruktur digital, dan harmonisasi regulasi.
Ketua DPD Provinsi Sumbar, Muhidi menambahkan, pajak adalah bentuk gotong royong modern untuk membangun daerah.
Sementara, Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol M Reza Chairul Akbar Sidiq, menegaskan PKB sebagai sumber PAD strategis yang akan semakin optimal dengan dukungan sistem digital.
Acara ini diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada instansi dan perangkat daerah yang berprestasi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Gebyar Pajak dan High Level Meeting hari itu dihadiri perwakilan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Danrem 032/ Wirabraja Bukit Barisan, Bupati dan Wali Kota se-Sumbar, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumbar.
Juga hadir Kepala Kantor Perwakilan BI Sumbar, Direktur Utama Bank Nagari, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumbar, Kepala Kantor Wilayah DJPb Sumbar, Kepala Kantor Wilayah PT. Jasa Raharja Sumbar, Kepala OPD Provinsi Sumbar, Direktur Utama Jamkrida Sumbar. (*)
Editor : Mangindo Kayo