PADANG (5/8/2026) - Ketua Komisi IV DPRD Padang, Iskandar menegaskan, setiap rencana anggaran yang diajukan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, ukuran keberhasilan anggaran bukan sekadar pada serapan, tetapi pada manfaat yang dirasakan langsung oleh warga.
“Ujung dari semua pembahasan ini adalah kesejahteraan masyarakat. Anggaran yang besar tidak akan berarti jika tidak berdampak. Karena itu, semua sektor harus bersinergi,” tegasnya.
Hal itu ditegaskannya, usai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 bersama mitra kerja.
Pembahasan berlangsung selama dua hari, tanggal 4-5 Agustus 2025. Pembahasan difokuskan pada penajaman program prioritas serta evaluasi efektivitas anggaran, guna memastikan dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Dia mengungkapkan, selang dua hari itu, Komisi IV DPRD Padang mendengarkan paparan dari 11 OPD yang jadi mitra kerja. Di antaranya RSUD, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Nakerin), Dinas Pariwisata, Dispora serta Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).
“Pembahasan berjalan lancar. Hari pertama kami bahas enam OPD dan hari kedua lima OPD. Semua program yang diajukan merupakan turunan langsung dari RPJMD, sehingga nanti bisa kita nilai apakah visi besar Wali Kota Padang dalam lima tahun dapat tercapai,” ujar Iskandar.
Komisi IV juga menaruh perhatian serius terhadap upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk tahun 2026, target PAD ditetapkan sebesar Rp1,1 triliun, dan seluruh OPD penghasil PAD diminta untuk meningkatkan kinerja dan inovasi.
“Ini bukan target yang ringan, tapi kami optimistis bisa dicapai jika seluruh OPD bekerja maksimal,” tambah Iskandar.
Dinamis dan Menantang
Terpisah, Ketua DPRD Padang, Muharlion mengakui, pembahasan KUA-PPAS tahun ini berlangsung cukup dinamis dan menantang.
Banyaknya usulan program dari berbagai OPD harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, sehingga diperlukan pendekatan yang seimbang antara belanja dan pendapatan.
“Pembahasannya cukup alot. Banyak program yang penting dan patut diperjuangkan, tapi semua harus proporsional. Kita tidak bisa asal menyetujui tanpa melihat kemampuan keuangan daerah,” ujar Muharlion.
Ia berharap, setiap program yang dirancang benar-benar selaras dengan visi dan misi Wali Kota Padang, serta mampu menjawab kebutuhan strategis kota ke depan.
“Kami harap sinergi antara eksekutif dan legislatif tetap terjaga. Ini penting agar program-program prioritas bisa terlaksana secara maksimal dan tepat sasaran,” tutupnya. (*)
Editor : Mangindo Kayo