PADANG (1/9/2025) - Ketua DPRD Sumbar, Muhidi bersama perwakilan fraksi, tandatangani beberapa poin tuntutan yang diajukan, dan berkomitmen membawa aspirasi yang disampaikan berbagai elemen masyarakat di depan kantor wakil rakyat itu, hingga ke tingkat pusat.
“Kami akan kawal dan sampaikan ke pusat,” kata Muhidi.
Penegasan itu disampaikan Muhidi, dihadapan peserta aksi damai yang digelar di depan Gedung DPRD Sumbar, Senin. Aksi demonstrasi yang berlangsung damai, berakhir sekitar pukul 17.33 WIB, setelah tuntutan mereka diterima.
Aksi ini diikuti ribuan peserta dari berbagai elemen mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se-Sumbar, organisasi Cipayung Plus Sumbar, masyarakat umum hingga pengemudi ojek daring. Mereka menyuarkan aspirasi terkait isu nasional maupun daerah.
Adapun tuntutan yang disuarakan meliputi pembenahan keanggotaan DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi total Polri serta transparansi penanganan kasus kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang meninggal akibat terlindas kendaraan taktis Brimob.
Sementara, itu, dari Pemprov Sumbar, hadir di tengah demonstran, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy. Kehadiran Vasko dinilai sebagai bukti bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap suara masyarakat.
Ia menegaskan, aksi damai ini mencerminkan nilai luhur Minangkabau, Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
“Alhamdulillah, hari ini kita membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa Sumatera Barat memiliki adab yang tinggi dan bermartabat. Seluruh aspirasi mahasiswa perlu kita serap. Kami akui Pemprov dan DPRD masih banyak kekurangan, dan insyaAllah akan kita perbaiki ke depannya,” ujar Vasko.
Rasa bangga juga disampaikan kepada seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat Sumatera Barat.
Menurut Vasko, aksi ini membuktikan bahwa Minangkabau tetap menjunjung martabat dalam menyampaikan pendapat: berani bersuara, namun tetap beretika tanpa anarki.
“Mari kita buktikan kepada dunia bahwa Minangkabau itu luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswa atas aspirasi yang telah disampaikan.”
“Dengan segala kekurangan yang ada, ke depan Insya Allah kita perbaiki bersama. Mari bergandengan tangan, bersama-sama kita bangun Ranah Minang tercinta,” tambahnya.
Dalam pesannya, Vasko juga mengingatkan mahasiswa untuk terus menjaga semangat kritis dan solidaritas, serta tidak mudah terprovokasi pihak luar yang ingin memperkeruh suasana.
Ia menekankan bahwa aksi damai harus tetap menjadi cermin bahwa masyarakat Minang mampu menyampaikan aspirasi dengan santun dan penuh adab.
Pada momen itu, sejumlah anggota DPRD Sumbar, turut membaur bersama para peserta aksi. Di antaranya, Evi Yandri Rajo Sulaiman dari Partai Gerindra, Nanda Satria dari Partai Nasdem, Albert Hendra Lukman dari PDI Perjuangan serta lainnya serta perwakilan fraksi lainnya yang hadir.
Tuntut 14 Anggota DPR dari Sumbar
Koordinator Umum Cipayung Plus Sumbar, Taufiqul Hakim menyebut, tuntutan utama adalah meminta pertanggungjawaban DPR-RI, khususnya wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumbar.
“Ada 14 anggota DPR-RI asal Sumbar, tapi ketika negeri gonjang-ganjing, mereka tidak menunjukkan kepedulian. Jika dalam 1x24 jam mereka tidak meminta maaf, eskalasi aksi akan bertambah, termasuk menuntut partai untuk mencopot 14 anggota DPR-RI dari Sumbar di Senayan,” ujarnya.
Selain desakan permintaan maaf, massa juga menuntut percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset yang dinilai terlalu lama terbengkalai.
Mereka memberi batas waktu satu bulan untuk pengesahan di tingkat nasional. Massa juga meminta transparansi terhadap tindak lanjut setiap tuntutan melalui media sosial agar publik dapat mengawasi.
Sementara, Koordinator Pusat BEM se-Sumbar, Rivaldi menegaskan, aksi kali ini juga menyoal kematian Affan Kurniawan dan ketidakrasionalan tunjangan DPR di tengah krisis ekonomi.
“Reformasi Polri menjadi tuntutan utama. Kita juga meninjau kembali tunjangan dewan yang sangat tinggi sementara rakyat hidup dalam kesulitan,” ujarnya.
Menurutnya, DPR dan pemerintah tidak boleh lepas tangan terhadap kondisi bangsa saat ini. Rivaldi juga menegaskan bahwa keresahan masyarakat belum diakomodir wakil rakyat dari Sumbar. (*)
Editor : Mangindo Kayo