PADANG (14/10/2025) - Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi menegaskan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan, merupakan prioritas yang harus dikerjakan seluruh stakeholder dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
“Sebagai wakil bapak ibu di parlemen tingkat provinsi, kami secara khusus menyasar siswa dan guru dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di Sumatera Barat ini,” ungkap Muhidi.
Hal itu disampaikan politisi PKS Sumbar itu, saat menyerahkan bantuan baju batik untuk guru di empat sekolah di Kota Padang yakni SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 10, Selasa.
Dijelaskan Muhidi, peningkatan mutu SDM di sektor siswa, dirinya memperjuangkan anggaran pengadaan buku senilai Rp1 miliar, pelatihan kepemimpinan dasar (LDK) bagi pengurus OSIS serta kegiatan literasi.
“Sedangkan bagi guru, ada pembagian seragam batik dan alokasi Rp2 miliar untuk peningkatan kapasitas tahun depan,” ungkap anggota DPRD Dapil Sumbar (Kota Padang) itu.
Dalam sesi dialognya dengan para guru, Muhidi menerima aspirasi agar Pemerintah Provinsi Sumbar membuka akses beasiswa S2 bagi guru.
Permintaan itu dilatarbelakangi guru bergelar magister yang jumlah terus menurun. Jika sebelumnya 85 persen guru telah menempuh pendidikan magister, kini hanya sekitar 15 persen. Biaya kuliah yang tinggi dan tidak adanya dukungan beasiswa menjadi penyebab utamanya.
Selain itu, sejumlah guru honorer, terutama dari kategori R3 dan R4, juga menanyakan kepastian status mereka agar dapat diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara penuh.
Menanggapi aspirasi itu, Muhidi menegaskan, tak akan lelah untuk memperjuangkan guru dan tenaga honorer.
Ia kemudian mengisahkan, saat tenaga kependidikan tidak mendapat formasi dalam rekrutmen PPPK sebelumnya, dirinya langsung berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB hingga akhirnya lahir formasi R3.
“Saat formasi PPPK awal tidak memasukkan tenaga kependidikan provinsi, saya langsung ke Kemenpan untuk memperjuangkannya. Akhirnya lahir formasi R3, disusul R4 yang sebelumnya bahkan berencana berdemo.”
“Waktu itu R4 sudah terdata di Dapodik, tetapi belum masuk BKN. Saya juga berkoordinasi dengan gubernur, agar mereka bisa diakomodasi sebagai tenaga paruh waktu. Mudah-mudahan minggu ini ada tindak lanjut untuk R3,” ungkap Muhidi.
Terkait usulan beasiswa S2, Muhidi menyatakan dukungannya terhadap peningkatan kapasitas guru. Namun, ia menjelaskan, penganggaran program tersebut berada di ranah eksekutif.
“Salah satu program yang saya dorong adalah pendidikan untuk generasi muda potensial agar bisa berkontribusi bagi pembangunan daerah. Tapi untuk beasiswa, kewenangannya ada di pemerintah daerah, bukan DPRD,” jelasnya.
Dalam kunjungan ke SMA Negeri 1 Padang, Muhidi disambut Kepala Sekolah Syamsul Bahri. Para guru menyampaikan berbagai kendala, di antaranya keterbatasan tenaga administrasi.
Hanya tiga orang berstatus ASN, selebihnya honorer dengan penghasilan dari dana BOS sekitar Rp1,2 juta dan komite sekolah Rp800 ribu. Kondisi ini dinilai belum sebanding dengan beban kerja.
Sementara di SMA Negeri 10 Padang, Muhidi disambut oleh Kepala Sekolah Muhammad Isya. Para guru menyampaikan keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, namun terkendala biaya.
Mereka berharap adanya dukungan beasiswa dari pemerintah agar kualitas tenaga pendidik terus meningkat.
Sedangkan di SMA Negeri 3 Padang, Muhidi disambut oleh Kepala Sekolah Zahroni. Para guru honorer kategori R3 menanyakan tindak lanjut perjuangan yang telah dilakukan Ketua DPRD terkait pengangkatan mereka menjadi PPPK penuh.
Mereka berharap perjuangan tersebut terus dikawal hingga ada kejelasan status.
Penguatan Ekonomi
Muhidi yang juga berlatar belakang guru, ikut menyoroti pentingnya penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Ia menyebut, pelatihan bagi 1.000 pelaku UMKM telah disiapkan untuk mendorong pengentasan kemiskinan.
“Pelatihan ini untuk pelaku UMKM potensial yang akan masuk program inkubasi. Tujuannya mengubah pola pikir dan memberi pendampingan agar usaha mereka bisa berkembang,” ujarnya.
Dikesempatan itu, Muhidi menegaskan, langkahnya terjun ke dunia politik semata-mata untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saya masuk politik bukan untuk diri sendiri, tapi agar bisa membawa perubahan. Jangan takut menghadapi masalah, karena di balik setiap masalah selalu ada peluang,” tutupnya. (*)
Editor : Mangindo Kayo