PADANG (22/10/2025) — Kota Padang kembali menegaskan keseriusannya menghadapi ancaman tsunami.
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana 2023, tercatat 242.750 jiwa penduduk tinggal di wilayah berisiko tinggi tsunami, mencakup 8 kecamatan dan 55 kelurahan.
Dari jumlah itu, 77.014 jiwa termasuk kelompok rentan, sementara 637 jiwa merupakan penyandang disabilitas.
Data tersebut menjadi pengingat keras bahwa Padang yang berada di garis patahan megathrust Mentawai bukan hanya rawan, tetapi juga menjadi salah satu kota dengan risiko tsunami tertinggi di dunia.
“Ancaman tsunami di Padang sangat serius. Pertanyaannya, seberapa siap kita jika bencana itu benar-benar terjadi? Jawabannya adalah latihan dan simulasi,” ujar Wali Kota Padang Fadly Amran saat membuka Workshop Drill Menghadapi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami di Gedung Youth Centre, Selasa kemaren.
Fadly menyebut, lebih dari 60 persen dari total penduduk Kota Padang beraktivitas di kawasan pesisir area yang diprediksi akan terdampak langsung bila tsunami terjadi.
Karena itu, ia menegaskan kesiapsiagaan bukan pilihan, melainkan kewajiban kolektif seluruh elemen masyarakat.
“Workshop hari ini bertujuan menggambarkan rencana evakuasi dari masing-masing unsur, agar semua tahu apa yang harus dilakukan saat peringatan dini dikeluarkan,” katanya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menuju Simulasi Tsunami (Tsunami Drill) 5 November 2025, yang disebut-sebut akan menjadi latihan kebencanaan terbesar di Sumatera Barat, melibatkan sekitar 200.000 warga dari 55 kelurahan di Kota Padang.
“Insya Allah, pada 5 November nanti kita akan melaksanakan tsunami drill terbesar yang pernah dilakukan. Mohon dukungan semua pihak agar pelaksanaannya berjalan aman, tertib, dan tanpa kecelakaan,” tambah Fadly.
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Padang Hendri Zulviton menyampaikan, workshop ini diikuti 921 peserta dari berbagai unsur: tenaga pendidik, masyarakat, dunia usaha, hingga instansi pemerintahan.
Rinciannya, 217 tenaga pendidik, 492 warga dari delapan kelurahan pesisir, 124 perwakilan lembaga, dan 88 pejabat OPD.
“Fokus utama kami memastikan setiap lembaga memiliki peta dan rencana evakuasi yang jelas. Bila belum ada, kami bantu penyusunannya. Bila sudah, kami review bersama agar tidak terjadi tumpang tindih atau penumpukan di titik aman,” ujarnya.
BPBD menargetkan hasil workshop ini menjadi bahan penyempurnaan Rencana Kontinjensi dan Peta Evakuasi Tsunami Kota Padang, yang nantinya diharapkan menjadi model kesiapsiagaan untuk daerah pesisir lain di Sumatera Barat.
Dengan kesiapan berbasis data ilmiah dan latihan yang masif, Pemerintah Kota Padang berupaya memastikan setiap warganya tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana datang. (*)
Editor : Pariyadi Saputra