VALORAnews - Menghindari ketidakcakapan tata kelola administrasi pemerintahan yang tertib dan tata kelola keuangan nagari yang benar, aparatur nagari di Kabupaten Solok Selatan (Solsel) diusulkan berpendidikan minimal Strata 1.
Usulan ini mengemuka dari sejumlah tokoh masyarakat, terkait adanya kekhawatiran salah kelola pemerintahan bila dipegang aparatur yang tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal.
"Keberadaan Kampus Akademi Komunitas (AKA) Solsel, yang berada di Lubuk Malako juga bisa mendukung usulan ini. Sebab, sejauh ini, AKA sendiri seolah kurang diminati, sementara persoalan SDM masih menggerogoti masyarakat Solsel, tak terkecuali aparatur nagarinya," kata Ketua Bamus Nagari Padang Ganting, Sangir Jujuan, Ali Darman.
Terlebih lagi, lanjutnya, membumikan pendidikan tinggi guna meninggikan kualitas SDM masyarakat merupakan program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini. Tujuannya, supaya masyarakat memiliki SDM yang andal terutama dalam menjalankan amanah.
"Dalam tata kelola pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan, SDM andal sangat diperlukan. Termasuk nagari sebagai tingkat terendah, tentu sesuatu yang dianjurkan agar dikelola oleh mereka yang berpendidkan," katanya.
Dengan dasar pemikiran itu, tambahnya lagi, pimpinan daerah Solsel diharapkannya bisa mencermati maksud positifnya. Pihaknya juga meminta, agar Bupati Solsel, Muzni Zakaria, berkenan mengintruksikan kepada aparatur seluruh pemerintah nagari, agar melanjutkan kembali pendidikannya bagi yang belum S1.
"Jika bupati yang mengintruksikan, tentu geliat untuk peningkatan SDM masyarakat Solsel akan semakin membaik. Kemudian, Kampus AKA di sini bisa dimaksimalkan keberadaannya," ujarnya.
Menyikapi itu, Wakil Bupati Solsel, Abdul Rahman mengatakan, salah satu masalah mendasar yang dihadapi nagari saat ini adalah masih relatif rendahnya kualitas SDM di nagari. Termasuk aparatur nagari yang memegang kekuasaan administrasi pemerintahan dan pengelolaan dana desa.
