Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ungkap Irwan, Indonesia menghadapi tantangan pembangunan permukiman dengan terdapat 37.407 Ha kawasan permukiman kumuh yang tersebar di berbagai perkotaan di tanah air.
Dalam pelayanan air minum, terangnya, saat ini Indonesia hanya mencapai 67,7 persen, sedangkan akses pelayanan terhadap sanitasi baru mencapai 59,7 persen penduduk. "Hal ini masih di bawah dari sasaran Millenium Development Goals (MDGs) yang ditargetkan tercapai pada 2020 dan jadi tantangan kita bersama," terangnya.
Menjawab tantangan bidang Cipta Karya tersebut, pemerintah merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional III periode 2015-2019, mengamanatkan bahwa pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya, ditujukan untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap lingkungan permukiman yang berkualitas dan juga mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh di Indonesia pada 2019.
"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencanangkan Program Prakarsa Permukiman 100-0-100 yaitu program pengembangan permukiman berkelanjutan, dengan mencapai 100 persen akses air minum, mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen dan 100 persen akses sanitasi untuk masyarakat Indonesia," jelas Irwan.
Dikatakan Irwan, Pemprov mengapresiasi pemkab/pemko yang telah mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, dengan mengalokasikan dana sharing kegiatan untuk membantu kelancaran program PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya."Semoga hasil lokakarya ini dapat mengonsolidasikan peran dan tanggung jawab Pemprov, Pemkab/Pemko dan stakeholders terkait dalam menjaga kesinambungan sinkronisasi kebijakan dan sinergi program penanggulangan kemiskinan untuk keberlanjutan serta kesiapan alih kelola program," harap Irwan. (kyo)
Editor : Devan Alvaro
