PEKANBARU (4/3/2025) - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Kaderismanto menilai, dinamika pendapatan daerah di tahun 2025 ini harus dikunci. Pembahasannya, terdapat dalam Rencana Kerja Pendapatan Daerah (RKPD).
“Kita penting mengetahui, seberapa besar pendapatan daerah Riau ini di tahun 2025, untuk memastikan angka tunda bayar,” ungkap Kaderismanto.
Hal itu disampaikannya, saat memimpin rapat kerja Banggar DPRD Riau dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Selasa.
Rapat kerja ini dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun 2025. Rapat ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis.
Juga dihadiri anggota Banggar DPRD Riau lainnya seperti Ginda Burnama, Abdul Kasim, Monang Eliezer Pasaribu, Hasby Assodiqi, Androy Ade Rianda, Andi Darma Taufik, Nur Azmi Hasyim, Iqbal Sayuti dan Imustiar.
Dari TAPD Riau, dihadiri Pj Sekretaris Daerah Riau, M Taufiq Oesman Hamid, Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan beserta seluruh kepala OPD dan staf terkait.Dikatakan Kaderismanto, pergeseran perencanaan anggaran Riau tahun 2025 ini, telah dilakukan hingga lima kali.
“APBD kita di tahun 2025 ini, harus dibuka secara transparan karena gubernur juga menginginkan hal tersebut,” ujar Kaderismanto.
Anggota Banggar DPRD Riau, Androy Ade Rianda, mengungkapkan adanya masalah terkait pembayaran gaji di beberapa SMK yang belum dibayarkan.
Ia mendesak agar masalah gaji tersebut segera diselesaikan.
Editor : Mangindo Kayo
