Kemudian, Andi Darma Taufik, anggota Banggar dari Fraksi PDI Perjuangan berharap, Pemprov harus memerhatikan keadaan di daerah bagaimana infrastruktur menjadi perhatian bersama.
Menjawab hal itu, Pj Sekdaprov Riau, Taufiq OH menyampaikan, pergeseran perencanaan terkait dana bagi hasil pajak sudah jelas peruntukkannya, namun uangnya tidak ada sehingga tidak bisa disalurkan ke daerah.
Terkait pembangunan jembatan di Rokan Hulu, Pj Sekdaprov mengatakan, dana belum masuk ke APBD 2025 makanya belum berani melaksanakan karena berkaitan dengan aturan yang ada.
“Anggaran lagi di-review Inspektorat,” ujarnya.
Rapat banggar pun dilanjutkan kembali setelah reses dan komisi harus melakukan rapat kembali untuk pendalaman ke masing masing mitra kerja.
Rapat ini tak lepas dari pernyataan Gubernur Riau, Abdul Wahid pada rapat paripurna DPRD Riau dengan agenda pidato perdana Gubernur Riau periode 2025-2030 serta penyampaian pengumuman masa reses masa persidangan II (Januari–April) 2025, di ruang sidang utama, Senin.Dalam pidatonya, Abdul Wahid mengungkapkan, telah melakukan rapat pembahasan struktur APBD Tahun 2025 dan menemukan anggaran Riau mengalami defisit Rp2,2 triliun.
“Saya sudah pimpin rapat perdana dengan TAPD. Ternyata, APBD kita defisit Rp2,2 triliun, semoga bisa selesai, cari solusi,” terangnya.
“Beban berat ini, semoga membuat kami semakin semangat, semoga bisa diselesaikan asalkan DPRD Riau bersama kami,” ulas Abdul Wahid pada rapat paripurna perdananya di DPRD Riau, Senin lalu. (adv)
Editor : Mangindo Kayo
