Seperti diketahui, ICC sejak tahun 2024 telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama konflik di Gaza, Palestina.
“Jakarta Declaration mendukung keputusan ICJ dan ICC agar Netanyahu dan Menhan-nya diproses hukum,” ungkap Mardani.
Lewat Jakarta Declaration, PUIC juga mendukung penuh peran Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat dalam berbagai forum multilateral dan upaya internasional untuk memajukan solusi dua negara yang dibangun di atas momentum Koalisi Global untuk Pelaksanaan Solusi Dua Negara dan Konferensi Internasional Tingkat Tinggi mendatang.
Termasuk dalam agenda PBB yang telah menjadwalkan konferensi tingkat tinggi tentang solusi dua negara yang akan diselenggarakan pada Juni 2025 di New York, Amerika Serikat.
Mardani mengatakan, anggota PUIC diminta satu suara untuk memberikan dukungan terhadap Palestina.
“Bulan Juni akan ada agenda The two states solutions implementation, conference di Kantor PBB. Kita semua diminta untuk bersatu,” ungkap Legislator dari Dapil DKI Jakarta I itu.Selain soal Palestina, Jakarta Declaration pun menyerukan kepada Parlemen Anggota PUIC untuk secara aktif melawan Islamofobia, xenofobia, intoleransi, dan segala bentuk diskriminasi dengan mencontohkan nilai-nilai ajaran Islam sebagai rahmatan lil-alamin, mempromosikan dialog parlemen lintas agama dan budaya serta menjunjung tinggi martabat dan hak seluruh umat manusia.
Jakarta Declaration juga mendukung resolusi damai atas konflik di berbagai wilayah, khususnya yang berdampak pada komunitas Muslim, termasuk pada konflik Pakistan dan India.
Menurut Mardani, semangat tema Konferensi PUIC ke-19 yakni ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience’ pun tertuang di Deklarasi Jakarta di mana Jakarta Declaration merekomendasikan agar Parlemen Anggota terus meningkatkan kapasitas nasional dalam merespons tuntutan dan aspirasi rakyatnya.
“Ini terkait dengan kualitas, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik melalui mekanisme pengawasan dan nasihat parlemen, serta mengintegrasikan partisipasi publik yang bermakna dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan legislatif,” terang Mardani.
Editor : Mangindo Kayo
