PEKANBARU (10/6/2025) - DPRD Pekanbaru gelar rapat paripurna dengan agenda nota pengantar Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun 2024.
“Ranperda LPPA Tahun 2024 ini, telah selesai diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Riau,” ungkap Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar dalam rapat paripurna DPRD, Selasa.
Dikatakan, laporan ini mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.
Dari hasil pemeriksaan, terang dia, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemko Pekanbaru.
“Opini ini menjadi catatan penting karena berbeda dari delapan tahun sebelumnya (2016–2023), dimana Pemko Pekanbaru selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” terangnya.
“Meskipun memperoleh opini WDP tahun ini, hal ini harus kami jadikan momentum untuk berbenah. Kita semua harus berkomitmen dan serius memperbaiki pengelolaan keuangan daerah agar bisa kembali meraih opini WTP tahun depan,” tambah Markarius.Ia juga mengapresiasi peran Inspektorat yang selama ini aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari penganggaran hingga pelaporan.
Peningkatan kinerja keuangan daerah hanya dapat dicapai jika seluruh pihak bekerja keras, berkomitmen, dan disiplin terhadap regulasi yang berlaku.
Sementara itu, pendapatan daerah tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp3,34 triliun. Pendapatan daerah berhasil terealisasi sebesar Rp2,78 triliun atau 83,09 persen.
Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp27,08 miliar atau 0,98 persen dibanding tahun 2023.
Editor : Mangindo Kayo
