PADANG (4/8/2025) - Ketua DPRD Sumbar, Muhidi meminta mahasiswa untuk terus mengontrol kinerja lembaga legislatif di tingkat provinsi itu, dalam menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
"Kami siap dikritik dan diberikan masukan agar bisa maksimal dalam menjalankan tugas sebagai legislator di tingkat provinsi," ungkap Muhidi.
Penegasan itu disampaikan Muhidi saat berdialog dengan perwakilan Aliansi BEM Sumatera Barat yang menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Sumbar, Senin siang.
Dalam aksi yang disertai dengan aksi pembakaran ban itu, demonstran menyampaikan 12 butir tuntutan yang mesti ditindaklanjuti. Sebagian dari tuntutan itu, merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Tuntutan Aliansi BEM Sumatera Barat:
- Mendesak DPR RI untuk melaksanakan peninjauan kembali pasal bermasalah, pelibatan publik yang lebih luas dan bermakna dalam pembahasan RKUHAP serta penundaan pengesahan hingga seluruh poin kontrovesial diselesaikan.
- Menolak keras terhadap upaya pengaburan sejarah. Tolak politisasi sejarah untuk kepentingan elit politik.
- Menolak segala bentuk aktivitas deforestasi dan pertambangan Ilegal di sumatera barat.
- Menolak Segala bentuk Rangkap Jabatan di Pemerintahan.
- Menuntut agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat segera mengambil tindakan tegas terkait dugaan pelanggaran terhadap pencemaran lingkungan hidup dan penyerobotan lahan negara yang dilakukan oleh PT Incasi Raya.
- Mendesak pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.
- Menuntut DPRD untuk meninjau langsung pembangunan pasca bencana alam banjir bandang Tanah Datar serta melakukan audit anggaran bantuan banjir bandang tanah datar.
- Menuntut DPRD agar Pemerintah hadir serta meninjau kembali permasalahan di padang sarai untuk memberikan Keadilan dan rasa nyaman di sumatera barat.
- Menuntut kepada DPRD provinsi dan pemerintah untuk mencabut izin PBPH yang cacat serta melakukan peninjauan lingkungan menyeluruh terhadap seluruh proses perizinan dan potensi dampaknya di Pulau Sipora.
- Menuntut DPRD provinsi melakukan audiensi terbuka dengan masyarakat dan memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan bendungan di Ombilin Danau Singkarak dan PLTU Ombilin.
- Pemerintah dan aparat hukum menindak tegas Perusahaan yang mempekerjakan TKA tanpa izin sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan UU Keimigrasian dan mewajibkan Perusahaan mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal.
- Evaluasi total Makan Bergizi Gratis
Dikatakan Muhidi, semua aspirasi mahasiswa akan diterima. Dia menegaskan, aspirasi itu bukan hanya catatan teknis, tetapi refleksi dari denyut kehidupan rakyat yang perlu didengar dan ditindak lanjuti.
Muhidi juga mengajak mahasiswa, ikut serta dalam mengawal jalannya kebijakan dan proses legislasi di DPRD.Menurutnya, kritik dan pengawasan dari publik, terutama kalangan muda, adalah nafas demokrasi yang tidak boleh dibungkam.
"Kami siap dikritik. Kami tidak akan anti terhadap suara berbeda. Justru kami butuh teman untuk mengingatkan jika kami lengah. Tolong kawal kami, jangan biarkan kami hanya duduk tanpa arah," ucapnya.
Terkait aspirasi yang disampaikan, Muhidi berjanji, akan menggelar rapat kerja bersama komisi dan instansi terkait untuk menindaklanjuti poin-poin yang disampaikan.
"Setiap tuntutan, akan dicermati secara serius, bukan hanya disimpan dalam berkas tanpa aksi," tegas politisi PKS itu.
Editor : Mangindo Kayo
