JAKARTA (7/8/2025) - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan, kebijakan pelarangan harus disertai strategi literasi digital yang sistemik dan berkelanjutan.
“Masalahnya bukan hanya pada game tertentu seperti Roblox. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana membekali anak-anak dengan kemampuan kritis dan proteksi sejak dini di tengah banjir konten digital,” tegas Puan dalam pernyataan tertulisnya, Kamis.
Dia menilai, langkah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti melarang permainan digital seperti Roblox, perlu dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan psikososial anak di ruang digital.
“Sehingga memang diperlukan adanya reformasi literasi digital anak di tengah maraknya konten-konten yang seringkali tak cocok bagi anak-anak tapi bisa diakses dengan mudah oleh mereka,” imbuh cucu Bung Karno tersebut.
Diketahui, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebut Roblox sebagai aplikasi yang berpotensi berbahaya bagi anak-anak. Sebab, game tersebut mengandung konten kekerasan yang dapat berdampak pada perilaku mereka di dunia nyata.
Mu’ti berpandangan peserta didik usia sekolah belum memiliki kapasitas intelektual yang cukup untuk membedakan antara realitas dan simulasi digital dalam game. Anak-anak cenderung meniru apa yang dilihat di games Roblox.Untuk itu, Kemendikdasmen melarang anak-anak bermain game Roblox karena terdapat unsur kekerasan. Pihak Istana juga sudah meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan evaluasi.
Menurut Puan, Indonesia membutuhkan pendekatan menyeluruh dalam meningkatkan literasi digital anak-anak.
Ia berpandangan larangan terhadap platform atau game digital tertentu. perlu diiringi dengan edukasi yang mencakup tiga elemen kunci yakni anak, orang tua dan tenaga pendidik.
“Anak-anak harus dipahamkan, bukan sekadar dicegah. Orang tua dan guru pun perlu dibekali dengan kemampuan membimbing anak menghadapi konten digital, bukan hanya mengawasi,” tegas Puan.
Editor : Mangindo Kayo
