PADANG (28/8/2025) - Ketua DPRD Padang, Muharlion menilai, lemahnya pengawasan serta belum optimalnya tata kelola parkir, jadi akar dari masalah rendahnya sektor ini dalam berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sumber PAD itu banyak, salah satunya dari sektor parkir. Tapi kalau sistemnya masih manual, ya rawan kebocoran. Karena itu, kami mendesak agar digitalisasi parkir segera diterapkan secara konsisten, bukan hanya jadi wacana,” ujar Muharlion kepada wartawan, Kamis.
Hal itu disorot Muharlion, terkait PAD Padang dari sektor parkir pada semester pertama tahun 2025, masih belum menunjukkan kontribusi signifikan.
Padahal, sektor ini memiliki potensi besar dengan lebih dari 500 titik lahan parkir yang tersebar di berbagai lokasi strategis—mulai dari pusat kota, kawasan perdagangan, hingga destinasi wisata.
Selain potensi besar yang belum tergarap maksimal, isu kebocoran retribusi dan maraknya praktik premanisme di lapangan, juga menjadi perhatian utama.
Ia menekankan, pengawasan harus diperkuat sekaligus menutup celah pungutan liar yang kerap terjadi di lapangan.“Kita tidak ingin potensi besar ini terus bocor di jalan. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang transparan dan bisa diawasi,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua Komisi II DPRD Padang, Rachmad Wijaya, juga menyoroti isu kebocoran retribusi parkir yang disebutnya sudah lama menjadi masalah klasik.
“Kemarin, kami juga temukan indikasi persoalan kebocoran. Intinya, pengawasan harus diperketat dan sistemnya wajib digitalisasi. Selama masih pakai cara lama, kebocoran akan terus terjadi,” nilai dia.
Menurut Rachmad, Pemko Padang perlu segera membuat langkah tegas dengan menyiapkan sistem digital berbasis aplikasi, melibatkan pihak ketiga yang profesional jika dibutuhkan, dan memperkuat regulasi serta sanksi bagi pelanggaran di lapangan. (*)
Editor : Mangindo Kayo
