PADANG, (19/10/2025) — Di tengah capaian inklusi keuangan nasional yang sudah mencapai 92,74 persen, tingkat literasi masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan masih tertinggal di angka 66,64 persen.
Kondisi ini menjadi perhatian serius Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat yang menegaskan pentingnya percepatan edukasi dan akses keuangan hingga ke tingkat daerah.
Hal itu disampaikan Kepala OJK Provinsi Sumbar, Roni Nazra, dalam kegiatan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 yang digelar di halaman Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar, Minggu.
“Masih banyak masyarakat kita yang belum memiliki rekening tabungan, fasilitas pinjaman, atau akses terhadap lembaga keuangan," ujarnya Minggu.
Menurut Roni, tanpa dukungan lembaga jasa keuangan, sulit bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, untuk meningkatkan kesejahteraan.
Roni menjelaskan, inklusi keuangan bukan sekadar membuka rekening, tetapi memastikan masyarakat memahami, memanfaatkan, dan terlindungi dalam menggunakan produk jasa keuangan.Karena itu, ia mendorong perbankan, asuransi, multifinance, dan lembaga keuangan lainnya aktif memberikan edukasi dan solusi finansial bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat, Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si, menekankan bahwa inklusi keuangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
“Bulan Inklusi Keuangan bukan hanya seremoni tahunan. Ini adalah gerakan nyata agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelajar dan generasi muda, memahami manfaat layanan keuangan digital dan berinvestasi secara cerdas serta legal,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya memperluas literasi keuangan syariah yang baru mencapai 13 persen, serta mendorong kebiasaan transaksi nontunai seperti e-wallet, e-money, dan QRIS sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital di Sumatera Barat.
Editor : Veby Rikiyanto
