15 KI se-Indonesia Pastikan Hadiri HKIN di Kota Sawahlunto

×

15 KI se-Indonesia Pastikan Hadiri HKIN di Kota Sawahlunto

Bagikan berita
Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar sekaligus Ketua Panitia HKIN Sumbar, Arfitriati.
Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar sekaligus Ketua Panitia HKIN Sumbar, Arfitriati.

VALORAnews - Gebyar Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN) menjalar ke daerah. Komisi Informasi (KI) Sumbar, menggelar peringatan itu di Kota Sawahlunto.

"HKIN dideklarasikan 30 April bertepatan tujuh tahun disahkannya UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KI Sumbar melanjutkan dengan menggelarnya di Kota Sawahlunto," ujar Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar sekaligus Ketua Panitia HKIN Sumbar, Arfitriati pada wartawan, Kamis (21/5/2015) di Padang.

Kegiatan HKIN di Sawahlunto juga dipastikan akan dihadiri 15 Komisi Informasi di Indonesia. Dari update KI di Indonesia yang hadir di Sawahlunto, telah mengonfirmasi kehadirannya ke KI Sumbar. Antara lain KI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Banten

"Kegiatan ini handicap penting bagi Sumbar dalam mengaplikasikan perintah keterbukaan di UU Keterbukaan Informasi Publik. Walikota Sawahlunto sangat respon sekali supaya daerahnya jadi penyelenggara HKIN pertama ini di Sumbar," ujarnya.

Selain peringatan HKIN pada Minggu (24/5/2015) malam, di Pendopo Walikota Sawahlunto juga digelar MoU bersama bupati dan walikota di Sumbar disaksikan Ketua KI Pusat, Abdul Hamid D dan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

"Pak gubernur sebagai saksi sejarah pembuatan dan pengesahan UU No 14 Tahun 2008 saat Pak Irwan Prayitno jadi anggota DPR RI juga hadir di puncak HKIN di Sumbar," ujar Arfitriati.

Besoknya, digelar Diskusi Publik Refleksi Tujuh Tahun UU 14/2008 yang dihadiri seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sumbar dan peserta dari KI se-Indonesia.

"Narasumber diskusi publik, selain ketua KI Pusat, juga ketua Komisi I DPR RI dan BPK RI," ujar Arfitriati.

Ppada siangnya, KI Sumbar melakukan penguatan dan share bersama PPID se-Sumbar dalam mengkongritkan keterbukaan informasi menuju Sumbar Provinsi Transparansi dan Kredibilitas di Indonesia.

"PPID adalah ujung tombak keterbukaan informasi publik, adanya penguatan. Share ini, tentu tidak ada alasan pelayanan informasi publik tidak sekadar lips service saja," ujarnya. (vri)

Editor :
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini