Itu artinya, Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan Mahyeldi selaku Gubernur Sumatera Barat terkesan tidak pancasilais terhadap guru honorer.
Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut tidak memiliki orientasi terhadap mengurangi kesenjangan sosial, dan memberikan kehidupan yang layak terhadap guru honorer yang ada di Sumatera Barat. (*)
