Namun, material longsoran dan rumah warga terdampak, masih dalam tahap pembersihan.
"Saya ditugasi Bapak Presiden, untuk melakukan langkah penanganan bencana banjir di Sumatera Barat. Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk pemulihan sarana prasarana umum, terutama jalan dan air bersih," ujar Basuki.
Dikatakannya, dari 12 Kabupaten yang terdampak banjir, yang terparah ada di Kabupaten Pesisir Selatan ini.
"Pada jalur ini, utamanya ada objek vital Pertamina, yang tidak boleh terputus rantai distribusinya ke Kabupaten/Kota lain. Termasuk ke Pelabuhan Teluk Bayur Padang dan pengangkutan CPO dari Bengkulu. Untuk itu, saya minta dalam seminggu ini kondisi jalan yang terdampak longsor sudah bersih semua," ucap Basuki.
Kemudian, untuk penanganan longsor di tepi sungai yang mengikis badan jalan nasional, Menteri Basuki mengatakan telah menugaskan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat bersama para kontraktor yang ada untuk melakukan penanganan dengan memasang dinding penahan tebing (sheetpile).
"Terutama pada titik-titik rawan longsor untuk dapat segera ditangani dalam dua minggu ke depan. Jalan yang rusak juga segera kembali di aspal, sehingga dalam dua minggu kondisi daerah sudah kembali bersih dan normal," ujar Basuki.
Menteri Basuki juga mengatakan, Kementerian PUPR akan melakukan investigasi pada 8 jembatan gantung di Kabupaten Pesisir Selatan, yang rusak akibat banjir."Kami akan survei jembatan gantung tersebut, apakah perlu diganti karena rusak berat, atau bisa diperbaiki. Sedangkan untuk penanganan rumah warga yang rusak masih menunggu hasil pendataan dari BNPB," ujarnya.
Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga terdampak bencana, Menteri Basuki menginstruksikan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumbar, untuk segera menyiapkan sumur bor, untuk air bersih warga.
Selain itu, untuk membantu Pemkab Pessel memulihkan kondisi layanan jaringan air bersih Kota Painan dari PDAM.
Editor : Tusrisep
