"Fraksi Partai Gerindra menyambut baik rencana tersebut. Namun, kami ingin penjelasan lengkap, bagaimana strategi dan tindak lanjut dari rencana tersebut," terangnya.
"Karena, seperti kasus Balairung, Grafika dan lainnya, hingga kini belum ada penuntasannya. Mohon penjelasan terkait ini, termasuk soal pengelolaan Hotel Novotel yang iklannya kami lihat sedang dilelang," tambah Mario.
Disampaikan Mario, jika dicermati apa yang telah disampaikan dalam Nota Pengantar dan Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun 2024, menunjukkan bahwa, kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan daerah masih dalam kondisi tidak bagus.
"Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, terdapat defisit yang cukup besar dimana tahun ini tercatat Rp 160,447 Miliar," ungkap Mario.
"Mohon penjelasan Saudara Gubernur terkait hal ini dan apa langkah yang akan dilakukan," terang Mario.
Secara umum, urai dia, proyeksi Pendapatan Daerah dalam APBD Perubahan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,42 persen dari APBD awal sebesar Rp6,586 Triliun menjadi Rp6,877 Triliun.
"Bagi Fraksi Gerindra, angka ini masih kalah jauh dan belum sesuai target yang telah dituangkan dalam RPJMD, dimana angkanya pada tahun 2024 dituliskan diatas Rp7 Triliun," terang dia."Kami melihat banyak hal yang belum sesuai dengan terget-target penerimaan daerah. Mohon penjelasan Saudara Gubernur," tukas Mario.
Salah satu tumpuan dan sumber pendapatan daerah di Pemprov Sumbar, terang dia, adalah dari pajak kendaraan bermotor dan BBNKB.
"Fraksi Partai Gerindra berharap ada langkah-langkah taktis dan strategis sebagai bentuk layanan kepada wajib pajak."
Editor : Mangindo Kayo
