PAINAN (23/12/2024) - Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi menilai, peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari budidaya ikan laut dan payau itu besar, namun belum tergarap maksimal.
“Jadi, perlu dicarikan solusinya kedepan untuk mengoptimalkan potensi tersebut agar tidak tersisa-siakan,” ungkap Muhidi.
Hal itu dikatakannya, saat kunjungan kerja meninjau meninjau UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP) Sungai Nipah, Senin.
Menurut Muhidi, DPRD Sumbar terus mendorong upaya pengoptimalan potensi yang ada untuk meningkatkan PAD. Kurang maksimalnya pendapatan akan memengaruhi percepatan pembangunan.
Dia menyebut, kunjungan kerja meninjau UPTD BPBALP Sungai Nipah, untuk menghimpun informasi apa saja yang mejadi kendala untuk optimalisasi kinerja, baik dalam manajemen SDM, pemberdayaan masyarakat hingga kebutuhan untuk pengembangan kedepan.
Tentunya sesuai dengan prinsip untuk mensejahterakan masyarakat.Diungkapkan Muhidi, kondisi PAD Sumbar sekarang sangat terbatas, apalagi dengan keluarnya UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dalam beleid ini diatur, tentang Opsen Pajak. Dimana, 60 persen hasil pajak kendaraan bermotor langsung masuk ke kas daerah.
“Mulai tahun 2025 besok, terjadi penurunan PAD Sumbar sebesar Rp1,3 triliun. Semua potensi harus dimaksimalkan, termasuk dari sektor kelautan dan perikanan yang diharapkan menjadi andalan untuk menambah pendapatan,” katanya.
Dia menyebut, untuk memaksimalkan program-program kerja UPTD BPBALP Sungai Nipah, ada pilihan untuk bekerjasama dengan pengusaha jika alokasi APBD kurang dengan konsep yang jelas.
Editor : Mangindo Kayo
