JAKARTA (22/1/2025) - Pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Serentak 2024 yang tidak menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi, akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025.
“Pelantikan dilakukan Presiden RI di Ibu Kota Negara (IKN) kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh, yang memiliki ketentuan khusus sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda.
Hal itu dikatakannya, usai Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Bawaslu serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu.
Rapat ini agendanya, membahas pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota terpilih, hasil Pemihan Serentak Nasional 2024 yang tidak memiliki sengketa PHP di MK.
Rifqy menambahkan, bagi kepala daerah terpilih yang masih dalam proses sengketa PHP di MK, pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK berkekuatan hukum tetap.
Dikesempatan tersebut, Komisi II DPR RI juga meminta Menteri Dalam Negeri, untuk mengusulkan revisi Peraturan Presiden No 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.Perpres No 80 Tahun 2024 ini, merupakan perubahan atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2016.
“Revisi ini penting untuk memastikan pelantikan berjalan sesuai dengan mekanisme yang jelas dan mengacu pada aturan yang berlaku,” tambah Rifqy.
Kesepakatan ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada para kepala daerah terpilih dan masyarakat terkait jadwal pelantikan hasil Pemilu Serentak 2024. (*)
Editor : Mangindo Kayo
