Disorot Fraksi DPRD Sumbar Tentang Realisasi PAD yang Rendah, Ini Penjelasan Gubernur

PADANG (17/6/2025) - Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengakui bahwa realisasi pendapatan di tahun 2024, memang belum mencapai target sepenuhnya.

Menurutnya, berbagai faktor memengaruhi kinerja tersebut. Di antaranya, kondisi perekonomian daerah yang masih belum pulih sepenuhnya, serta daya beli masyarakat yang berpengaruh terhadap pemasukan dari sektor pajak daerah.

“Penurunan pendapatan salah satunya dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Selain itu, kemampuan ekonomi masyarakat juga menurun, dan ini berdampak langsung pada penerimaan daerah,” ungkap Mahyeldi.

Hal itu disampaikannya, pada rapat paripurna DPRD Sumatera Barat dengan agenda mendengarkan jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Tahun 2024, Selasa.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, M. Iqra Chissa Putra. Ikut hadir mendampingi, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi dan Nanda Satria (wakil ketua).

“Pemerintah Provinsi tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD guna mendorong perbaikan dan peningkatan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” tambahnya.

Terkait kesenjangan antara target pendapatan dan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Mahyeldi menyatakan keyakinannya bahwa target-target tersebut akan lebih realistis dan terukur dalam RPJMD periode 2025-2029 yang sedang disusun.

“Kami berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pendapatan melalui berbagai terobosan dan inovasi, termasuk dengan memanfaatkan aset daerah dan potensi lain yang belum tergarap secara maksimal,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, M. Iqra Chissa Putra yang memimpin jalannya rapat paripurna menyampaikan, banyak fraksi menyayangkan rendahnya capaian pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 88,03 persen.