“Ketidakhadiran negara dalam kondisi mendesak seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam perspektif tanggung jawab publik,” tegas cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
“Negara tidak boleh meninggalkan rakyatnya termasuk warga yang tinggal di daerah dan pulau-pulau terdepan,” imbuh Puan.
Puan menegaskan, krisis yang dibiarkan berlarut tanpa solusi bukan hanya menunjukkan lemahnya koordinasi antarlembaga, tetapi juga mengindikasikan belum kuatnya kesadaran kolektif pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Puan, permasalahan dangkalnya alur pelabuhan seharusnya dapat diantisipasi melalui perencanaan infrastruktur yang terukur dan respons tanggap darurat yang aktif.
"Kita seharusnya sadar bahwa pulau-pulau kecil bukan daerah yang terpinggirkan, tapi merupakan bagian sah dari republik ini," ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan pun menyinggung prinsip inti dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yakni ‘No one left behind’ atau ‘jangan tinggalkan seorang pun.’
“Indonesia sebagai negara yang berpartisipasi dalam Agenda SDGs 2030 seharusnya menerapkan prinsip ‘no one left behind’ yang menekankan inklusi dan kesetaraan dalam pembangunan,” jelas Puan.“Memastikan bahwa semua orang, terutama kelompok rentan, mendapatkan manfaat dari pembangunan dan tidak ada yang tertinggal. Apalagi ini rakyat tumpah darahnya sendiri,” imbuhnya.
Puan menyoroti bagaimana Indonesia terus memperjuangkan Agenda SDGs. Namun mirisnya, di negaranya sendiri masih ada warganya yang terisolasi.
“Kita selalu teriak-teriak memperjuangkan agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Tapi Negara masih abai terhadap nasib rakyatnya di pelosok negeri. Ini menjadi peringatan untuk kita semua,” sebut Puan.
Editor : Mangindo Kayo
