Oleh karenanya, Puan meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan agar segera mengambil langkah-langkah konkret dengan mengirimkan kapal logistik dan penumpang secara rutin.
Hal ini guna menjamin suplai pangan dan mobilitas penduduk Pulau Enggano selama masa keterisolasian.
Selain itu, mantan Menko PMK tersebut meminta Pemerintah untuk mempercepat pengerukan pelabuhan dan menyusun skema pelayaran alternatif untuk wilayah yang rawan terputus jalur transportasi.
Kemudian, kata Puan, mengaktifkan intervensi darurat melalui Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menjamin hak dasar warga.
"Serta mengoptimalisasi Dana Desa dan APBD agar bisa digunakan secara fleksibel untuk menyewa armada logistik lokal demi menghidupkan kembali ekonomi masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya percepatan implementasi regulasi yang berpihak pada wilayah kepulauan, termasuk RUU Daerah Kepulauan agar kebijakan pembangunan nasional benar-benar mencerminkan keadilan spasial dan solidaritas kewilayahan.“Apa yang terjadi di Pulau Enggano harus menjadi momentum refleksi bahwa ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata besarnya proyek infrastruktur, tetapi sejauh mana negara hadir dalam situasi-situasi paling mendesak bagi rakyatnya, sekecil dan sejauh apa pun mereka berada dari pusat,” tegas Puan.
Puan memastikan DPR akan terus memantau dan mengawasi penanganan krisis Pulau Enggano hingga persoalan yang menyentuh hajat hidup orang banyak di pulau yang kaya sumber daya alam dan memiliki keunikan budaya itu segera terselesaikan dengan adil.
"DPR RI akan terus mengawal dan memastikan bahwa kebijakan negara tidak melupakan warganya yang berada di ujung terdepan wilayah kedaulatan Indonesia," pungkas Puan. (*)
Editor : Mangindo Kayo
