PADANG (7/7/2025) - Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Mursalim menegaskan, kunjungan kerja Pemprov Sumbar bersama Bank Nagari ke berbagai daerah di Indonesia, membawa dua agenda besar. Keduanya merupakan kepentingan strategis daerah.
Pertama, menyosialisasikan program unggulan (progul) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2025–2029 kepada masyarakat Minang di rantau. Kedua, memperkuat dukungan perantau terhadap Bank Nagari sebagai lembaga keuangan milik daerah.
“Roadshow ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk upaya nyata pemerintah mengajak perantau, berperan dalam pembangunan kampung halaman. Pemerintah butuh dukungan dari seluruh elemen, termasuk potensi besar yang dimiliki masyarakat Minang di perantauan,” ungkap Mursalim dalam pernyataan tertulis yang diterima, Senin.
Terkait sosialisasi program unggulan pemerintah, Mursalim menyebutkan, terkait sejumlah program yang jadi prioritas gubernur dan wakil gubernur dalam 5 tahun kedepan. Agar implementasinya berjalan efektif, perlu dukungan luas termasuk dari para perantau.
“Di tengah kondisi fiskal yang makin ketat, untuk menyukseskan program kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD atau APBN.”
“Kolaborasi dengan perantau adalah solusi yang realistis dan ini memerlukan komunikasi yang aktif, salah satunya melalui kegiatan roadshow,” kata Mursalim.Dijelaskan, data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa dana transfer yang masuk dari para perantau ke kampung halamannya cukup besar dan berpengaruh terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
Sayangnya, belum seluruh dana tersebut dikelola melalui Bank Nagari. Padahal, sebagai bank milik daerah, Bank Nagari terbukti tangguh dalam menopang pembangunan terutama saat masa pandemi dan krisis fiskal.
“Melalui roadshow ini, kita mengajak para perantau untuk mempercayakan pengelolaan dananya kepada Bank Nagari. Jika dana perantau semakin banyak disimpan di Bank Nagari, maka kemampuannya untuk membiayai pembangunan di Sumbar juga akan meningkat,” jelasnya.
Terkait mekanisme pembiayaan perjalanan tersebut, Mursalim menegaskan, dilakukan secara proporsional antara Pemerintah Provinsi dan Bank Nagari.
Editor : Mangindo Kayo
