JAKARTA (8/7/2025) - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menyebut, Mahkamah Konstitusi (MK) telah berperan sebagai positive legislator (pembentuk undang-undang) ketiga di luar DPR dan pemerintah.
“Saya sudah berkali-kali menyampaikan, Mahkamah Konstitusi ini makin kesini makin ‘offside.’ Ia melampaui kewenangan, dengan memutuskan norma-norma yang seharusnya diputuskan pembentuk undang-undang,” tegas Doli dalam pernyataan tertulisnya, Selasa.
Kritik tajam ini disampaikannya, merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilainya telah melampaui kewenangan konstitusional dalam Putusan MK terkait pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah.
Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar itu, sistem ketatanegaraan Indonesia secara tegas hanya mengakui dua pihak sebagai pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Pemerintah.
Namun dalam praktiknya, MK belakangan kerap mengintervensi wilayah legislasi melalui putusan yang bersifat normatif.
“Putusan MK ini tidak bisa dilepaskan dari posisi politik partai, karena menyangkut eksistensi partai politik ke depan. Karenanya kami di partai juga sedang mengkaji serius putusan ini,” tegasnya.Ia menyayangkan sikap DPR, yang selama ini tidak cukup serius menanggapi urgensi revisi Undang-Undang Pemilu.
Menurutnya, hal itu justru memberi ruang kepada MK untuk terus mengambil peran dalam penentuan norma hukum pemilu.
“Kalau kita biarkan, ya lama-lama semua keputusan konstitusi diputuskan oleh MK, kita hanya disuruh menjalankannya. Ini berbahaya bagi sistem demokrasi dan mekanisme checks and balances,” ujar Doli.
Doli menekankan pentingnya pembahasan ulang sistem politik dan pemilu secara menyeluruh, dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna.
Editor : Mangindo Kayo
