PADANG (5/8/2025) - Gubernur Sumbar, Mahyeldi menegaskan pentingnya menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh daerah di Sumbar, sebagai prioritas utama dalam setiap tahapan pembangunan di daerah.
Mulai dari perencanaan hingga penganggaran, semua harus mengacu pada pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat.
“SPM harus masuk secara eksplisit ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti Renstra, Renja dan RKPD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegas Mahyeldi.
Hal itu disampaikannya, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat di auditorium gubernuran Sumbar, Selasa. Tema utama yang diangkat kali ini adalah koordinasi penerapan SPM.
Dikatakan Mahyeldi, Rakor ini bukan sekadar pertemuan rutin, Rakor ini jadi ajang penting untuk menyamakan langkah dan memperkuat komitmen bersama dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang adil, merata dan berkualitas.
Tak hanya itu, ia juga menekankan bahwa penyusunan anggaran jangan sekadar mengikuti plafon yang tersedia, tapi harus benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.Koordinasi antar-OPD serta antar pemerintah pusat dan daerah juga harus diperkuat agar pelayanan dasar tidak terfragmentasi.
Terkait keterbatasan anggaran, Mahyeldi mendorong pemerintah daerah untuk berpikir kreatif. Di antaranya dengan menjalin kerja sama dengan dunia usaha, memanfaatkan program CSR dan menjajaki pembiayaan inovatif, seperti yang diatur dalam Permendagri No 59 Tahun 2021.
“Saya mengapresiasi daerah-daerah yang tetap gigih memenuhi SPM meski terkendala fiskal dan kondisi geografis. Ini bukti komitmen luar biasa yang harus kita pertahankan dan perkuat,” tegasnya.
Dalam Rakor itu, hadir sebagai narasumber Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud. Ia memaparkan bahwa capaian SPM di Sumatera Barat mengalami peningkatan signifikan sejak 2019.
Editor : Mangindo Kayo
