BPS Bukittinggi Sosialisasikan Rencana Kerja tentang Peningkatan Kualitas Data

×

BPS Bukittinggi Sosialisasikan Rencana Kerja tentang Peningkatan Kualitas Data

Bagikan berita
Kepala BPS Bukittinggi, Abdi Gunawan memberikan keterangan pers tentang pembinaan statistik sektoral di Bukittinggi Command Center (BCC), Kamis. (hamriadi)
Kepala BPS Bukittinggi, Abdi Gunawan memberikan keterangan pers tentang pembinaan statistik sektoral di Bukittinggi Command Center (BCC), Kamis. (hamriadi)

BUKITTINGGI (7/8/2025) - Dinas Kominfo dan Informatika (Diskominfotik) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melaksanakan pembinaan statistik sektoral.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Bukittinggi Command Center (BCC), Kamis, Kepala BPS Bukittinggi, Abdi Gunawan menjelaskan, pertemuan ini merupakan rencana kerja ketiga, terkait kualitas data.

“Ini bagian kerja dari BPS sebagai wali data, untuk berikan informasi kepada produsen data, sehingga target satu data Indonesia itu dapat direalisasikan,” ungkapnya.

“Terima kasih pada Diskominfo yang selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan BPS, untuk menghasilkan data statistik sektoral yang lebih baik.”

“Dengan pembinaan ini, tentu diharapkan, setiap produsen data, dapat disusun sesuai dengan kaidah satu data Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang IKP Diskominfo Bukittinggi, Ramon Arisa Putra, menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras BPS Bukittinggi, yang mengawal data statistik sektoral ini dengan maksimal. Pembinaan ketiga ini tentunya, diarahkan pada pemaksimalan dimensi kualitas.

“Dengan pembinaan, tentunya dapat meminimalisir kekurangan kita di tahun tahun sebelumnya. Kita berharap, pembinaan ketiga khususnya untuk penguatan dimensi kualitas ini, dapat dimaksimalkan.”

“Mulai dari dimensi relevansi, akurasi, aktualitas, koherensi, aksesibilitas hingga dimensi interpretabilitas, bisa dipahami dan direalisasikan oleh setiap produsen data kita,” ungkapnya.

Satu data Indonesia, bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola.

Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data. (*)

Editor : Mangindo Kayo
Bagikan

Berita Terkait
Terkini