PADANG (14/8/2025) - Gubernur Sumbar, Mahyeldi menegaskan, digitalisasi pengelolaan pajak daerah kini jadi keharusan. sistem pajak yang modern, terintegrasi, dan efisien akan mempermudah wajib pajak, mengurangi beban administratif serta menutup celah kebocoran PAD.
“Keberhasilan digitalisasi, membutuhkan dukungan kabupaten/kota, instansi vertikal, perbankan, dan masyarakat,” ungkap Mahyeldi.
Hal itu dikatakannya, dalam Gebyar Pajak dan High Level Meeting yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar di auditorium gubernuran, Kamis.
Dikesempatan itu, dilakukan penarikan undian warga yang patuh membayar pajak. Hasilnya, sebanyak empat wajib pajak beruntung mendapat hadiah paket umrah disertai 50 hadiah menarik lainnya
Acara ini jadi bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat yang taat membayar pajak dan berkontribusi pada pembangunan daerah.
Menurut Mahyeldi, ketergantungan Sumbar pada dana transfer pusat, masih tinggi. Sementara, ruang fiskal daerah terbatas.“Kita tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara manual yang lambat dan rawan ketidakteraturan,” ujar Mahyeldi.
Saat ini, PAD Sumbar masih didominasi pajak daerah, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Pemprov terus memberi stimulus, termasuk program pemutihan PKB, yang sudah menghapus tunggakan lebih dari 106 ribu kendaraan dan menambah pendapatan Rp46,28 miliar sejak 25 Juni 2025.
Sementara, Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon menyebut, tantangan utama pengelolaan pajak bukan hanya potensi yang belum tergali, tapi juga sistem yang masih konvensional.
Editor : Mangindo Kayo
