PADANG (15/8/2025) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menyatakan, arah kebijakan fiskal nasional yang disampaikan Presiden, harus jadi acuan Pemprov Sumbar dalam merancang program dan kebijakan daerah.
Menurutnya, penguatan pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan merupakan sektor strategis yang selaras dengan kebutuhan pembangunan Sumbar.
“Presiden menekankan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sebagai prioritas. Ini sejalan dengan visi pembangunan Sumbar yang fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan kemandirian ekonomi. Kita akan memastikan setiap program daerah terkoneksi dengan kebijakan pusat agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Hal itu dikatakannya, usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumbar dalam rangka mendengarkan pidato Presiden RI tentang Penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN 2026, Jumat.
Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Evi Yandri Rajo Budiman dan dihadiri Wakil Gubernur, Vasko Ruseimy, jajaran Forkopimda, unsur pimpinan serta anggota DPRD, kepala OPD, dan pimpinan instansi vertikal di Sumbar.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya memaparkan arsitektur APBN 2026 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera.Guna mewujudkan hal tersebut pemerintah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan dalam RAPBN 2026.
Di antaranya untuk mendukung ketahanan pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun, ketahanan energi Rp402,4 triliun, hingga pendidikan bermutu dengan anggaran terbesar sepanjang sejarah mencapai Rp757,8 triliun.
Presiden juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, dan penurunan angka kemiskinan serta pengangguran pada 2026.
Usai sidang, Mahyeldi menegaskan, pengelolaan anggaran di daerah harus tepat sasaran, efisien, dan mampu menjawab permasalahan aktual yang dihadapi rakyat.
Editor : Mangindo Kayo
