“Penyusunan Perda ini juga didorong oleh adanya perubahan kewenangan sub urusan ketenagalistrikan dari kabupaten/kota ke provinsi, sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” tutupnya.
Sebagai materi yang akan dibahas dalam Perda tersebut akan mengatur berbagai aspek ketenagalistrikan di Provinsi Sumatera Barat, termasuk pemaparan tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik kedepannya.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintahan Provinsi, kepala PLN Sumbar (mewakili), manager PLN Padang Panjang, masyarakat serta jurnalis. (*)
Editor : Mangindo Kayo
