PADANG (20/8/2025) - Fraksi PKS DPRD Padang menegaskan, program pembangunan yang dijalankan pemerintah kota, harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh publik.
“Pengelolaan APBD bukan hanya sekadar serapan, tapi juga seberapa efektif menjawab kebutuhan warga. Karena itu kami mendorong agar perencanaan program diperkuat dan pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan lebih diperhatikan,” tegas juru bicara Fraksi PKS DPRD Padang, Mulyadi Muslim.
Hal itu disampaikannya, saat menyampaikan pendapat akhir fraksi PKS terhadap Kebijakan Umum Anggaran - Prakiraan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD Padang, Rabu.
Dikesempatan itu, Mulyadi menegaskan sikap Fraksi PKS tentang pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Selain anggaran, Fraksi PKS juga menyoroti sektor layanan publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur dasar.
Menurut dia, pelayanan rumah sakit daerah perlu ditingkatkan, terutama terkait ketersediaan tenaga medis dan fasilitas penunjang.Begitu pula di bidang pendidikan, yang dinilai masih membutuhkan perhatian, khususnya sarana sekolah di wilayah pinggiran.
PKS juga mendorong agar Pemko Padang lebih serius dalam memperkuat sistem mitigasi bencana.
Mengingat Padang berada di kawasan rawan gempa dan tsunami, anggaran kebencanaan disebut harus diperkuat melalui program nyata yang melibatkan masyarakat.
Persoalan kemacetan dan tata ruang kota juga menjadi catatan. Mulyadi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi tidak boleh bersifat jangka pendek.
Editor : Mangindo Kayo
