“Semua harus proporsional. Kita tidak bisa asal setuju tanpa melihat kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Muharlion berharap, setiap program yang disepakati selaras dengan visi dan misi Wali Kota Padang serta memberi jawaban atas kebutuhan strategis kota ke depan.
“Sinergi eksekutif dan legislatif harus terjaga, agar program prioritas bisa terlaksana maksimal dan tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui pembahasan KUA-PPAS 2026 ini, DPRD Kota Padang meneguhkan komitmennya untuk mengawal kebijakan anggaran yang efisien, berorientasi pada hasil, dan berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. (*) Editor : Mangindo Kayo
